Penggerebekan di Marunda, Belasan Calon ABK Diselamatkan dari Penampungan

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menjelaskan kepada salah seorang calon anak buah kapal (ABK) di lokasi penampungan, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis, 27 Agustus 2020. ANTARA(/FauziLamboka)

    Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menjelaskan kepada salah seorang calon anak buah kapal (ABK) di lokasi penampungan, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis, 27 Agustus 2020. ANTARA(/FauziLamboka)

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggerebek tempat penampungan calon anak buah kapal (ABK) di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Penggerebekan itu berlangsung pada Kamis dinihari, 27 Agustus 2020.

    Pengerebekan itu dipimpin Kepala BP2MI Benny Rhamdani bersama belasan petugas gabungan sekitar pukul 02.00. Mereka menggerebek sebuah tempat penampungan calon ABK yaitu sebuah rumah berlantai tiga dengan puluhan kamar yang disekat per ruangan dengan ukuran 3x2 meter persegi.

    Pengerebekan itu dilakukan beberapa jam setelah BP2MI menyelamatkan 18 calon ABK yang diusir dari tempat penampungan perusahaan milik PT Abadi Mandiri Internasional.

    "Laporan dari calon ABK yang kami selamatkan sebelumnya, masih ada sekitar 60-an kawan-kawannya masih ada di lokasi penampungan," jelas Benny.

    Petugas gabungan sempat berdebat dengan penjaga rumah karena mencoba menghalang-halangi masuk ke lokasi penampungan.

    Tampak dari luar, rumah penampungan calon ABK itu terpampang nama perusahaan PT Rozanna Aziza Wisata bergerak di bidang layanan wisata muslim, ticketing, haji khusus dan umroh.

    Di bagian dalam rumah penampungan calon ABK di Marunda itu terpampang beberapa aturan dari PT Abadi Mandiri Internasional sebagai perusahaan bergerak di bidang perdagangan umum.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.