Diiming-imingi Melaut ke Luar Negeri, Calon ABK Sudah Setahun di Penampungan

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mendata para calon anak buah kapal (ABK) di lokasi penampungan, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis, 27 Agustus 2020. ANTARA/Fauzi Lamboka

    Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mendata para calon anak buah kapal (ABK) di lokasi penampungan, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis, 27 Agustus 2020. ANTARA/Fauzi Lamboka

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyelamatkan 18 calon anak buah kapal (ABK) yang diusir dari tempat penampungan perusahaan di Jakarta Utara, Rabu malam.

    "Kami mendapatkan kabar bahwa ada pengusiran yang dilakukan oleh perusahaan PT Abadi Mandiri Internasional," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Para calon ABK itu diusir sejak Rabu sore dan dikeluarkan dari tempat penampungan mereka di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

    Mendapatkan informasi pengusiran itu, BP2MI mendatangi para calon ABK yang sudah terlantar di kawasan Danau Sunter.

    Baca: Penggerebekan di Marunda, Belasan Calon ABK Diselamatkan dari Penampungan

    Benny menjelaskan PT Abadi Mandiri Internasional merekrut calon ABK berusia 18-33 tahun dengan iming-iming diberangkatkan melaut ke luar negeri. Namun para calon ABK itu telah berbulan-bulan berada di tempat penampungan dan tidak mendapat kejelasan dari pihak perusahaan kapan dan ke mana mereka akan melaut.

    "Lamanya bervariasi dari tujuh bulan hingga setahun," ujar Benny.

    BP2MI kemudian meminta keterangan para calon anak buah kapal atau ABK itu dan selanjutnya membawa ke tempat penampungan milik BP2MI di kawasan Ciracas, Jakarta Timur.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.