TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menilai pengawasan Pemerintah Provinsi DKI dalam memberlakukan PSBB transisi, belum maksimal.
Menurut Gembong jika PSBB transisi kembali diperpanjang sama saja bohong kalau pengawasan di lapangan masih lemah. "Sama saja bohong, gitu ya," ujarnya saat dihubungi, Kamis 27 Agustus 2020.
Baca Juga: Hari Terakhir PSBB Transisi, Epidemiolog: Situasi Sekarang Tak Bisa Ditawar
Padahal kata Gembong, PSBB transisi kali ini sudah menjadi fase keempat yang diperpanjang, namun Pemerintah DKI masih belum berhasil menekan penularan Covid-19, penambahan kasus positif harian juga terhitung tinggi.
Gembong mengatakan seharusnya di fase ini Pemerintah DKI sudah berhasil menekan penularan Covid-19 serta mengubah pola prilaku masyarakat menuju new normal. "Saya berharapnya PSBB transisi yang terakhir karena sudah yang keempat, tapi ternyata kebijakan DKI belum ada yang membawa dampak dalam menekan penularan," ujarnya.
Ia mendesak Pemerintah DKI untuk melebih memaksimalkan pengawasan di lapangan, karena hal tersebut yang akan menekan angka penularan Covid-19 di Jakarta. "Kuncinya di pengawasan," ujarnya.
Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI nomor 853 tahun 2020, PSBB transisi fase empat akan berakhir hari ini 27 Agustus. Selama dua pekan pelaksanaan PSBB transisi ini jumlah kasus positif rata-rata berada di kisaran 500-600 kasus per hari. Bahkan kemarin, jumlah kasus positif Covid-19 menembus rekor baru yaitu 711 orang.
Pada PSBB transisi fase empat ini angka positivity rate Covid 19 mencapai angka 10 persen, jauh di atas standar WHO yaitu 5 persen. Selain itu saat ini jumlah keterpakaian tempat tidur isolasi dan Intensive Care Unit (ICU) sudah 71 persen atau 338 dari total 483 ICU yang ada di 67 RS dan jumlah tempat tidur isolasi yang terpakai 64 persen atau 2.851 unit dari total 4.456 unit yang tersedia.
