Anggota DPRD DKI Setuju Live Music Ditampilkan Lagi di Kafe dan Restoran, Asal..

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Grup musik Chaseiro All Stars tampil pada acara Hari Musik Nasional di M Bloc, Jakarta, Senin (9/3/2020). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp)

    Grup musik Chaseiro All Stars tampil pada acara Hari Musik Nasional di M Bloc, Jakarta, Senin (9/3/2020). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp)

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta Iman Satria mendukung pertunjukan musik langsung atau live music kembali ditampilkan di kafe, restoran, dan rumah makan dengan catatan  harus mematuhi ketentuan  yang ditetapkan.

    "Saya setuju dengan syarat dan catatan, kalau memang enggak sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, harus ditutup," kata Iman yang merupakan Ketua Komisi E ini saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020.

    Baca Juga: DKI Izinkan Live Music di Restoran dan Kafe

    Menurut Iman jika kebijakan tersebut dijalankan dengan penerapan protokol kesehatan yang baik, tidak akan berpengaruh buruk pada kondisi pandemi Covid-19 yang dihadapi Jakarta saat ini.

    "Tapi Pemdanya juga harus konsisten untuk menjaga dan menjalankan protokol kesehatan yang ditentukan dengan persyaratan yang harus dipatuhi, jangan longgar. Karena kan kasihan mereka juga secara ekonomi harus berjalan," ucap politisi Gerindra ini.

    Syarat yang juga mencantumkan tak diperbolehkannya artis-artis terkenal sebagai bintang tamu atau mengadakan acara di kafe atau restoran tersebut, Iman juga mendukungnya karena sangat berpotensi untuk menimbulkan kerumunan yang meningkatkan potensi penyebaran Covid-19.

    "Jangan diartikan ini diskriminasi, ini kan restoran atau kafe lokasinya terbatas, kalau umpama artis masuk atau bikin event di restoran atau kafe yang terbatas seperti itu bisa dibayangkan, saat normal aja kerumunannya lebih banyak. Sedangkan sekarang ini kan harus 50 persen, nah apa bisa kalau mengundang artis? Kan tidak," ujarnya.

    Karenanya, lanjut Iman, protokol kesehatan harus tetap dijaga dan Pemdanya harus mengontrol serta Satpol PP yang harus rajin turun ke lapangan dan konsisten menjalankan serta mengawasi peraturan yang sudah ditentukan.

    "Jadi ketika sidak ditemukan tidak sesuai protokol kesehatan harus bersedia diambil tindakan hingga tutup, bisa diturunkan lah Satpol PP kan di tiap wilayah ada, gunakan untuk pengawasan sebagai tindak lanjut dari aturan itu. Ini agar ekonomi jalan tapi Covid-19 juga gak terlalu marak," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.