DKI Ajak Warga Ibu Kota Lapor Pelanggaran Protokol Kesehatan Lewat Jak APD

Petugas Satpol PP mendata warga yang melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19 selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di kawasan Juanda, Jakarta, Jumat 21 Agustus 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 yang berisi sanksi bagi setiap warga, pelaku usaha dan penanggung jawab fasilitas umum (fasum) yang berulang kali melanggar protokol kesehatan COVID-19 berupa sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasum dengan mengenakan rompi selama satu jam atau denda administrasi sebesar Rp250 ribu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Andri Yansyah menyatakan, pihaknya tak memiliki banyak personel untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di seluruh perkantoran swasta Ibu Kota. Untuk itu, dia mengajak karyawan kantor agar melaporkan kasus Covid-19 atau pelanggaran protokol di perusahaannya.

"Dengan pengembangan teknologi untuk melakukan pengawasan dan mengajak karyawan yang berada di perkantoran untuk ikut mengawasi, itu kan jauh lebih efektif," kata dia saat dihubungi, Jumat, 28 Agustus 2020.

Menurut dia, karyawan dapat melapor melalui aplikasi Jakarta Awasi Peraturan Daerah atau Jak APD. Andri menyampaikan selama ini mayoritas yang mengadu ke dinas adalah karyawan. Lewat Jak APD, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI bakal menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol berupa denda progresif.

Pelanggar yang mengulang kesalahan serupa akan menerima ganjarannya. Dasar hukum denda progresif tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Pengawas dari Disnakertransgi, Andri menuturkan, hanya 58 orang plus tambahan tenaga sekitar 400 orang. Sementara jumlah perusahaan swasta di Jakarta mencapai 79 ribu. Walau sedikit tenaga, tapi dengan bantuan karyawan, Andri meyakini pengawasan protokol kesehatan bisa dilakukan dan membuat pelanggar jera.

"Dengan pengetatan sanksi yang kami berikan, InsyaAllah walaupun kami hanya sekian persen, tapi membuat efek jera kepada yang lain," kata dia.

Saat ini pemerintah DKI masih menguji coba Jak APD. Nantinya, seluruh data pelanggar protokol kesehatan bakal diinput dalam sistem tersebut. Dengan begitu, pelanggar yang ternyata pernah melakukan kesalahan sama dikenakan denda progresif. Denda progresif menyasar seluruh jenis aktivitas, mulai dari perorangan, perkantoran, restoran, tempat hiburan, dan keagamaan.






Pemprov DKI Promosikan Industri MICE di IT&CM Asia 2022 di Thailand

1 hari lalu

Pemprov DKI Promosikan Industri MICE di IT&CM Asia 2022 di Thailand

Dinas Parekraf DKI Jakarta ikut ajang Incentive Travel & Conventions, Meetings Asia 2022 di Thailand untuk mempromosikan industri MICE


Banyak Surga Baca di Taman Martha Tiahahu

1 hari lalu

Banyak Surga Baca di Taman Martha Tiahahu

Keberadaan taman literasi yang terintegrasi dengan moda transportasi memudahkan pengunjung mendatanginya. Banyak anak sekolah dan pekerja yang memanfaatkan tempat ini untuk menambah wawasan.


Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

8 hari lalu

Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

Dirjen WHO menyatakan sudah ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir.


Ada Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Catat Ketentuannya

9 hari lalu

Ada Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Jakarta, Catat Ketentuannya

Pemprov DKI Jakarta menghadirkan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah (pemutihan pajak), termasuk untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).


Pandemi Covid-19 Belum Usai, Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan

10 hari lalu

Pandemi Covid-19 Belum Usai, Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan

Pakar epidemiologi mengimbau masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir.


Tak Ada Pilkada, Anies Baswedan Tetap Bisa Menentukan Kebijakan Hingga Akhir Masa Jabatan

11 hari lalu

Tak Ada Pilkada, Anies Baswedan Tetap Bisa Menentukan Kebijakan Hingga Akhir Masa Jabatan

Anies Baswedan tetap bisa menentukan kebijakan strategis hingga berakhirnya masa jabatan pada 16 Oktober. Tak ada Pilkada di tahun 2022.


Tersedia 20.000 Lowongan Kerja di Job Fair Jakarta hingga 21 September 2022

11 hari lalu

Tersedia 20.000 Lowongan Kerja di Job Fair Jakarta hingga 21 September 2022

Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta membuka 20.000 lowongan kerja atau job fair di Jakarta hingga 21 September 2022.


Pemprov DKI Jakarta Dukung Transaksi Digital, Wagub: pengguna JakOne Mobile 1,7 Juta

13 hari lalu

Pemprov DKI Jakarta Dukung Transaksi Digital, Wagub: pengguna JakOne Mobile 1,7 Juta

Masyarakat Jakarta mulai terbiasa melakukan transaksi digital, yang ditunjukkan 12 juta volume transaksi JakOne Mobile dengan nominal Rp 11 triliun.


DPRD DKI Setujui Pertanggungjawaban APBD DKI 2021 Menjadi Perda

17 hari lalu

DPRD DKI Setujui Pertanggungjawaban APBD DKI 2021 Menjadi Perda

DPRD DKI menyetujui pertanggungjawaban APBD DKI 2021 menjadi perda. Pemprov diminta menindaklanjuti rekomendasi dan catatan yang diberikan.


Banggar DPRD DKI Beri Banyak Catatan Atas Realisasi APBD DKI 2021

19 hari lalu

Banggar DPRD DKI Beri Banyak Catatan Atas Realisasi APBD DKI 2021

Lima komisi DPRD DKI memberikan banyak catatan atas realisasi APBD DKI pada 2021 lalu.