Eks Jubir HTI Ismail Yusanto Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah, juru bicara HTI Ismail Yusanto, Kamis, 20 Juli 2017 di Jakarta, memberikan penjelasan tentang langkah yang akan ditempuh organisasinya. IRSYAN HASYIM

    Terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah, juru bicara HTI Ismail Yusanto, Kamis, 20 Juli 2017 di Jakarta, memberikan penjelasan tentang langkah yang akan ditempuh organisasinya. IRSYAN HASYIM

    TEMPO.CO, Jakarta - Bekas juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia atau HTIIsmail Yusanto, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya.

    Pelapor ialah Heriansyah, yang mengaku pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Barat dan didampingi Muanas Alaidid sebagai kuasa hukum pelapor. Selain keduanya, ada pula Gus Yasin dan Gus Makmun yang bertindak sebagai saksi pelapor.

    Heriansyah mengatakan dia melaporkan Ismail lantaran masih menyebut dirinya sebagai juru bicara HTI. Ia juga menyebut Ismail terus mempropagandakan khilafah ala HTI melalui media sosialnya.

    "Kami melaporkan Ismail Yusanto karena masih mengaku sebagai jubir HTI, padahal organisasi ini sudah dibubarkan dan terlarang," kata Heriansyah dalam keterangan tertulis, Jumat malam, 28 Agustus 2020.

    Muannas Alaidid mengatakan Ismail diduga melanggar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas Pasal 82A ayat (2) juncto Pasal 59 ayat (4) poin b dan c dengan ancaman seumur hidup atau 20 tahun penjara.

    Menurut politikus Partai Solidaritas Indonesia itu, Ismail juga bisa dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 169 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

    "Ismail Yusanto masih mengaku jubir HTI yang sudah dibubarkan Menkumham dan sudah dikuatkan oleh kasasi Mahkamah Agung, juga menyebarkan ideologi khilafah ala HTI, yang menurut putusan pengadilan bertentangan dengan Pancasila," ujar Muannas dalam keterangan yang sama. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus, membenarkan adanya laporan itu. "Iya, LP baru siang tadi," kata Yusri melalui pesan singkat, Jumat malam, 28 Agustus 2020.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.