Setara Institute Duga Massa yang Serang Polsek Ciracas Anggota TNI

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Tangkapan layar fasilitas kerja di Mapolsek Ciracas, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, terbakar, Sabtu (29/8/2020). ANTARA/HO-Tangkapan layar.

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Setara Institute Hendardi mengecam tindakan brutal yang dilakukan ratusan massa di Polsek Ciracas, Jakarta Timur, pada Jumat tengah malam, 28 Agustus 2020.

"Perilaku mereka merupakan kebiadaban terhadap aparat keamanan negara dan warga sipil," kata Hendardi melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 29 Agustus 2020.

Berdasar kronologi serta berbagai kesaksian masyarakat, kata dia, pelaku diduga anggota TNI.

Sebelum menyerang Polsek Ciracas, gerombolan yang sama melakukan perusakan di kawasan Pasar Rebo. Mereka menganiaya dan melukai warga sipil di sana.

Gerombolan tersebut juga melakukan razia, perusakan kendaraan disertai pemukulan terhadap warga pengguna di Jalan Raya Bogor dari arah Cibubur sebelum Mapolsek.

Tindakan mereka, kata dia, telah melawan hukum dan main hakim sendiri yang dipertontonkan serta jelas mengganggu tertib sosial dalam negara demokrasi dan negara hukum. "Mereka juga merusak dan mengancam keselamatan masyarakat, utamanya warga sipil."

Jika benar dugaan adanya keterlibatan TNI dalam peragaan kekerasan ini, maka harus diproses tanpa tebang pilih. Menurut dia, kejadian ini telah berulang karena TNI terlalu lama menikmati keistimewaan dan kemewahan hukum.

"Karena anggota TNI tidak tunduk pada peradilan umum. Reformasi TNI juga tampak hanya bergerak di sebagian aras struktural tetapi tidak menyentuh dimensi kultural dan perilaku anggota."

Kemandekan reformasi TNI, kata dia, telah menjadikan anggota seragam lorang seakan kebal hukum dan menjadi warga negara kelas satu. Kebiadaban yang diperagakan pada Jumat kemarin telah menggambarkan secara nyata kegagalan reformasi TNI.

Menurut dia, keistimewaan dan immunitas yang sama juga akan terjadi ketika TNI melalui Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme jadi disahkan oleh Presiden Jokowi.

"Tidak bisa dibayangkan, atas nama memberantas terorisme, kebiadaban dan unprofessional conduct seperti diperagakan dalam peristiwa terbaru ini akan menjadi pemandangan rutin dan dianggap benar oleh peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Performa penanganan tindak pidana terorisme akan bergeser menjadi peragaan anarkisme kelompok yang dilegitimasi hukum tanpa mekanisme akuntabilitas yang adil. Menurut dia, tidak ada pilihan lain bagi aparat hukum untuk mengusut tuntas kekerasan dan kebiadaan kemarin.

"Termasuk kemungkinan meminta pertanggungjawaban oknum TNI jika terlibat," ujarnya. "Tidak boleh muncul kesan dari institusi dan pihak manapun untuk memaklumi apalagi melindungi perilaku biadab yang dipertontonkan secara terbuka tersebut."

Penegakan hukum harus menjadi panglima untuk mewujudkan tertib hukum dan tertib sosial. Presiden Joko Wididi pun dituntut untuk kembali mendorong gerbong reformasi TNI yang menunjukkan arus balik, termasuk membatalkan rencana pengesahan Perpres Tugas TNI dalam Menangani Aksi Terorisme dan memprakarsai revisi UU 31/1997 tentang Peradilan Militer dengan agenda utama memastikan kesetaraan di muka hukum.

"Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum, sebagaimana umumnya anggota masyarakat lain," ucapnya.






Setara: Tak Ada yang Bisa Diharapkan dari Tim PPHAM Bentukan Presiden Jokowi

3 hari lalu

Setara: Tak Ada yang Bisa Diharapkan dari Tim PPHAM Bentukan Presiden Jokowi

Setara Institute menilai Tim PPHAM bentukan Presiden Jokowi akan melanggengkan impunitas terhadap berbagai pelanggaran HAM.


Tersangka Tewas, Motif Kasus Penusukan 28 Orang di Kanada Ikut Terkubur?

17 hari lalu

Tersangka Tewas, Motif Kasus Penusukan 28 Orang di Kanada Ikut Terkubur?

Kasus penyerangan yang menewaskan 10 orang dan melukai 18 lainnya di Kanada, tampaknya akan tetap jadi misteri setelah kedua tersangka tewas.


Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Setara: Pilih Jalur Aman

17 hari lalu

Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Setara: Pilih Jalur Aman

Setara Institute menyayangkan langkah Komnas HAM yang membentuk tim ad hoc di ujung masa kedaluwarsa kasus pembunuhan Munir.


Tersangka Penusukan di Kanada Tertangkap, 10 Orang Tewas dan 18 Luka-Luka

17 hari lalu

Tersangka Penusukan di Kanada Tertangkap, 10 Orang Tewas dan 18 Luka-Luka

Polisi Kanada menangkap tersangka kedua penusukan yang menewaskan 10 orang di area sekitar cagar budaya suku asli pada akhir pekan lalu.


Hadiri Peresmian Gedung ANNAS, Wali Kota Bandung Disebut Intoleran

26 hari lalu

Hadiri Peresmian Gedung ANNAS, Wali Kota Bandung Disebut Intoleran

Setara Institute menilai kehadiran Wali Kota Bandung Yana Mulyana dalam peresmian gedung ANNAS merupakan keberpihakan pada ormas intoleran.


Pemecatan Ferdy Sambo Disebut Bikin Kepercayaan Publik ke Polri Perlahan Pulih

29 hari lalu

Pemecatan Ferdy Sambo Disebut Bikin Kepercayaan Publik ke Polri Perlahan Pulih

Ferdy Sambo dinyatakan melanggar kode etik kepolisian. Sidang memecat mantan Kadiv Propam Polri itu dengan tidak hormat.


Tiga Pengamen Pengancam Pemilik Warung dengan Celurit di Cibubur Ditangkap, 2 Masih Buron

31 hari lalu

Tiga Pengamen Pengancam Pemilik Warung dengan Celurit di Cibubur Ditangkap, 2 Masih Buron

Kawasan pengamen itu mengacungkan celurit ke arah korban sambil meminta susu, bensin dan 13 bungkus rokok.


Suara Tentangan Kepres Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM Berat

38 hari lalu

Suara Tentangan Kepres Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM Berat

Presiden Jokowi didesak untuk mencabut Kepres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.


Jokowi Bentuk Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat, Setara: Persekongkolan Putihkan Orang Terlibat

39 hari lalu

Jokowi Bentuk Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat, Setara: Persekongkolan Putihkan Orang Terlibat

Kepres Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM berat dinilai merupakan persekongkolan pihak tertentu untuk memutihkan dosa orang yang terlibat.


SETARA Institute Ingin Penegakan Hukum dalam Kasus Brigadir J Adil dan Transparan

40 hari lalu

SETARA Institute Ingin Penegakan Hukum dalam Kasus Brigadir J Adil dan Transparan

SETARA Institute ingin penegakan hukum kasus Brigadir J diterapkan adil dan transparan. Penerapan sanksi etik dan/atau pidana harus terbuka agar tiak menaui prasangka.