Kantor Hanura Dipasangi Garis Polisi, Penyelidikan Kasus Sengketa Tanah Wiranto

Pendiri Partai Hanura, Wiranto dalam konferensi pers bertajuk "Penyelamatan Partai Hanura" di Hotel Atlet Century, Jakarta pada Rabu, 18 Desember 2019. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Subdit Harda Polda Metro Jaya menutup Gedung Partai Hanura di Jalan Raya Mabes Hankam nomor 69, Jakarta Timur mulai hari ini.

Pemasangan garis polisi di kantor partai itu terkait dengan penyelidikan kasus sengketa tanah yang dilaporkan mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto.

"Itu bukan disegel, digaris polisi karena sedang olah TKP laporan tanah dari Pak Wiranto terkait penyerobotan tanah," ujar Kasubdit Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Dwiasih saat dihubungi, Selasa, 1 September 2020.

Dwiasih menyebut kasus sengketa tanah itu dilaporkan oleh M. Arifsyah Matondang dengan terlapor Ronny Sapulette dan kawan-kawan pada 3 Agustus 2020 yang lalu. Ia memastikan kasus itu tak ada kaitannya dengan Partai Hanura.

Ia mengatakan dasar pelaporan itu karena tindakan sekelompok orang pada 2 Agustus 2020 ke kantor Hanura. Massa yang berjumlah sekitar 30 orang memaksa masuk ke gedung milik Wiranto itu.

"Terlapor juga memasang banner di depan pos satpam bertuliskan 'berita acara serah terima gedung perkantoran tanggal 11 September 2017'," kata Dwiasih.

Wiranto, sebagai pemilik tanah, merasa tak terima. Sebab ia merasa secara sah dan legal memiliki tanah tersebut dengan sertifikat hak milik nomor 05804/Bambu Apus atas nama Wiranto.

Menanggapi laporan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto itu, Dwiasih mengatakan polisi mulai melakukan olah TKP pada 31 Agustus 2020.

Pemasangan garis polisi itu kemudian tersebar di media sosial dengan narasi kantor Partai Hanura disegel. "Kami melakukan olah TKP, melakukan tindakan tegas berupa status quo terhadap tanah dan bangunan, memasang plang, penggeledahan, melakukan pemanggilan, pemeriksaan terlapor dan proses penyidikan masih berjalan sampai saat ini," kata Dwiasih.






Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

4 hari lalu

Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

Mischa Hasnaeni Moein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kprupsi PT Waskita Beton. Kenapa ia dikenal sebagai wanita emas?


Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

9 hari lalu

Hanura Belum Tentukan Sikap Soal Capres 2024, OSO: Nanti Desember 2022

Partai Hanura sampai saat ini belum menentukan sikap soal calon presiden yang akan diusung di Pilpres 2024. OSO sebut situasi politik membingungkan.


Plt Ketum PPP Mardiono Tunggu Waktu Bertemu Jokowi untuk Bahas Wantimpres

14 hari lalu

Plt Ketum PPP Mardiono Tunggu Waktu Bertemu Jokowi untuk Bahas Wantimpres

Mardiono mengatakan dirinya menyerahkan nasibnya di Wantimpres pada keputusan Jokowi.


Muhammad Mardiono Menunggu Putusan Presiden Tentang Jabatannya di Wantimpres

15 hari lalu

Muhammad Mardiono Menunggu Putusan Presiden Tentang Jabatannya di Wantimpres

Muhammad Mardiono belum akan mengirim surat pengunduran diri sebagai Anggota Wantimpres.


Belum Mundur dari Wantimpres, Muhammad Mardiono: Tunggu Pengesahan Pengurus Baru PPP

19 hari lalu

Belum Mundur dari Wantimpres, Muhammad Mardiono: Tunggu Pengesahan Pengurus Baru PPP

Plt Ketua umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan belum mengundurkan diri dari Wantimpres. Dia masih menunggu pengesahan pengurus baru partainya.


Kisruh PPP, Mardiono Buka Peluang Dialog dengan Suharso Monoarfa

19 hari lalu

Kisruh PPP, Mardiono Buka Peluang Dialog dengan Suharso Monoarfa

Muhammad Mardiono mengatakan sejak mukernas, dia belum berkomunikasi langsung dengan Suharso Monoarfa.


Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono, Pengusaha Logistik hingga Peralatan Militer dengan Aset Triliunan

22 hari lalu

Profil Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono, Pengusaha Logistik hingga Peralatan Militer dengan Aset Triliunan

Muhammad Mardiono yang menjadi Plt Ketum PPP merupakan triliuner asal Banten. Bisnisnya mulai dari jasa logistik hingga peralatan militer.


Pasang Target Tinggi di Pemilu 2024, Partai Republiku: Harus Yakin Pecah Rekor

50 hari lalu

Pasang Target Tinggi di Pemilu 2024, Partai Republiku: Harus Yakin Pecah Rekor

Partai Republiku tak tanggung-tanggung memasang target lolos parlemen dan meraih suara di atas 30 persen di Pemilu 2024.


Tagih Pergub Penggusuran Dicabut, KRMP Sebut Gubernur Anies Baswedan Ingkar Janji

55 hari lalu

Tagih Pergub Penggusuran Dicabut, KRMP Sebut Gubernur Anies Baswedan Ingkar Janji

Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran menagih janji Anies Baswedan selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Pergub DKI 207/2016.


Sengketa Tanah SDN Pamulang Timur 1, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Turun Tangan

30 Juni 2022

Sengketa Tanah SDN Pamulang Timur 1, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Turun Tangan

Wakil Wali Kota Tangerang akan memanggil pemilik tanah dan dinas terkait untuk menyelesaikan sengketa tanah SD Negeri Pamulang Timur 01.