TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz meminta seluruh badan usaha milik daerah atau BUMD mendata ulang aset mereka tahun ini. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, seluruh BUMD di DKI belum mendata seluruh potensi asetnya.
"Kami melihat sebenarnya potensi aset BUMD nilainya melebihi dari yang dilaporkan ke DPRD," kata Aziz saat dihubungi Selasa, 1 Agustus 2020.
Pada rapat pembahasan pertanggungjawaban APBD DKI 2019 hari ini, kata dia, seluruh BUMD hanya memberikan data abstrak aset mereka. DPRD pun tidak mau menerima data tersebut dan meminta seluruh BUMD memberikan data detail mereka yang sudah diaudit. "Karena kami ingin tahu lebih detailnya."
Menurut dia, banyak aset tanah milik BUMD tidak sesuai dengan potensi nilai saat ini. Sebabnya, aset tanah tersebut masih menggunakan nilai jual pada 10-20 tahun lalu. Padahal harga tanah hampir setiap tahun naik.
"Kalau harga tanah sekarang dengan 20 tahun lalu perbedaannya berapa harganya. Tapi masih dicatat dengan data lama."
Belum lagi, kata dia, buruknya pencatatan aset ini bisa berpotensi menyebabkan Pemerintah DKI dirugikan. Sebab, banyak aset yang akhirnya diklaim kepemilikannya oleh orang lain.
"Kasus seperti ini saya banyak mendengarnya. Makanya kami minta data terbaru dan hasil audit," ucapnya. "Harus ada reevaluasi aset BUMD."
