Jam Malam di Depok dan Bogor, Warga Berharap Tidak Diberlakukan di Jakarta

Suasana pertokoan di Jl.Surya Kencana, Kota Bogor, tampak lengang karena penerapan jam malam, Rabu 2 September 2020 pukul 19.25. Tempo/Rafi Abiyyu

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Bogor dan Depok telah menerapkan kebijakan jam malam untuk menekan angka penularan Covid-19. Tempo mewawancarai sejumlah warga DKI Jakarta mengenai pendapat mereka jika sewaktu-waktu Gubernur DKI Anies Baswedan ikut menerapkan jam malam.

Seorang pemilik kedai kopi di Jakarta Selatan, Rei, berpendapat penerapan jam malam dapat merugikan sebagian pemilik usaha. Namun Rei yakin jam malam tidak akan berimbas besar pada usahanya, karena sebagian besar pelanggannya lebih ramai datang saat pagi hingga sore hari. 

“Saya mungkin enggak terlalu berdampak, soalnya saya fokus jualan waktu pagi sama sore. Tapi kalau yang lain, yang jualannya malam itu bisa keberatan,” ujar Rei kepada Tempo di Ragunan, Rabu, 2 September 2020.

Yudha, seorang pedagang kaki lima di Jakarta Selatan, merasa khawatir karena jika jam malam diberlakukan di DKI, maka akan banyak pedagang yang kehilangan mata pencaharian. Ia juga menilai aturan jam malam akan menimbulkan ketidakadilan, sebab para pedagang yang hanya bisa berjualan di malam hari akan jauh lebih dirugikan ketimbang mereka yang bisa berjualan di waktu pagi hingga sore.

“Kita jualan kan gantian. Kalau saya sih di sini sampai sore, jadi ga masalah. Tapi masih ada tukang ketoprak, tukang bakso, tukang nasi goreng, yang mereka jualannya itu malam. Terus dapat uangnya dari mana? Jadi ga adil,” ujar Yudha di Ragunan.

Pemerintah Kota Bogor memberlakukan jam malam mulai Sabtu, 29 Agustus 2020, disusul dengan Pemerintah Kota Depok yang menerapkan aturan serupa pada Senin, 31 Agustus 2020. 

Edwin Neissar, warga Jakarta Timur yang berkuliah di Tangerang, mengaku keberatan jika jam malam diberlakukan di DKI. Sebab, meskipun kegiatan akademiknya nyaris tidak pernah dilakukan pada malam hari, sebagai mahasiswa, ia selalu punya kegiatan ekstrakurikuler yang perlu dilakukan di luar jam kuliah. Apalagi, jarak dari kampus ke rumahnya yang jauh membuat dia sering pulang larut malam.

Jika tujuannya menekan angka penularan Covid-19, mahasiswa ini menyarankan pemerintah DKI lebih memilih mewajibkan kembali sistem bekerja dari rumah bagi perkantoran ketimbang penerapan jam malam. Sebab menurutnya, penularan Covid-19 sudah jelas banyak terjadi di perkantoran selama ini.

“Daripada jam malam, mendingan pemerintah bikin kebijakan WFH (work from home) lagi untuk perkantoran. Kita tahu sendiri kan kalau banyak penularan Covid-19 di perkantoran,” ujar Edwin.

Menurut Awan, pegawai perusahaan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, penerapan jam malam mungkin saja bisa menekan angka penularan Covid-19, tetapi kebijakan itu bukanlah opsi terbaik.

Sebagai karyawan yang kerap bekerja lembur di malam hari, ia berharap ada toleransi khusus agar kebijakan jam malam tidak merugikan para karyawan. “Kadang kita juga perlu lembur di kantor, kadang juga di luar. Kalau harus terus pulang lebih awal, padahal beban kerjaan masih tetap banyak, yang ada kita malah kelimpungan,” ujar Awan.

ACHMAD HAMUDI ASSEGAF | TD






Perda Kota Religius Ditolak, Ketua Pansus: Isinya Tidak Mengatur Soal Hubungan Manusia dengan Tuhan

2 jam lalu

Perda Kota Religius Ditolak, Ketua Pansus: Isinya Tidak Mengatur Soal Hubungan Manusia dengan Tuhan

Perda Kota Religius itu bertujuan untuk memberikan payung hukum kegiatan Pemerintah Kota Depok yang mengusung visi Unggul, Nyaman dan Religius.


Perda Kota Religius Kota Depok Ditolak, Pemprov Jawa Barat Sudah Beri Sinyal Sejak Januari

5 jam lalu

Perda Kota Religius Kota Depok Ditolak, Pemprov Jawa Barat Sudah Beri Sinyal Sejak Januari

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyayangkan rancangan Perda Kota Religius tidak bisa disahkan menjadi peraturan daerah.


Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

15 jam lalu

Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

Kemendagri menyatakan penolakan Perda Kota Religius di Kota Depok dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.


Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

23 jam lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

Fraksi PDIP sebut penolakan Perda Kota Religius itu sentilan keras terhadap Pemerintah Kota Depok agar tidak terlalu memaksakan kehendak.


Wali Kota Depok Minta Warganya Kibarkan Bendera dan Dengarkan Pidato Nadiem Makarim Hari Ini

3 hari lalu

Wali Kota Depok Minta Warganya Kibarkan Bendera dan Dengarkan Pidato Nadiem Makarim Hari Ini

Wali Kota Depok Mohammad Idris meminta warga dan juga para ASN untuk mengibarkan bendera setengah tiang kemarin. Mendengarkan pidato Nadiem Makarim.


Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

4 hari lalu

Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

Anggaran Rp 1,8 miliar tersebut untuk membeli dua mobil listrik untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor dan lima sepeda motor listrik.


Polisi Tetapkan Pelaku Pelecehan Seksual di KRL Sebagai Tersangka

5 hari lalu

Polisi Tetapkan Pelaku Pelecehan Seksual di KRL Sebagai Tersangka

Polres Metro Depok menetapkan pelaku pelecehan seksual di KRL sebagai tersangka. Terancam hukuman penjara lebih dari lima tahun.


Daftar 14 Samsat Keliling Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi Hari Ini

6 hari lalu

Daftar 14 Samsat Keliling Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi Hari Ini

Polda Metro Jaya membuka layanan Samsat Keliling di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) untuk hari ini.


Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

6 hari lalu

Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri tetap terancam sanksi dari Partai Golkar setelah aksinya menginjak sopir truk viral


Diinjak Lehernya Saat Dihukum Push Up, Sopir Truk Akhirnya Berdamai dengan Wakil Ketua DPRD Depok

8 hari lalu

Diinjak Lehernya Saat Dihukum Push Up, Sopir Truk Akhirnya Berdamai dengan Wakil Ketua DPRD Depok

Sopir truk Ahmad Misbah akhirnya berdamai dengan Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri. Polisi menyatakan kasus ini telah selesai.