TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Sektor atau Polsek Metro Gambir telah memeriksa sebanyak 10 saksi terkait bangunan ambruk di Jalan Kyai Caringin Nomor 2 A-B, Cideng, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 September 2020. Ambruknya bangunan ini sempat menutup akses lalu lintas.
"Yang sudah didatangkan ke Polsek (untuk jadi saksi) itu dari pihak pemborong, petugas bangunannya, kurang lebih 10 orang yang kami ambil keterangannya," kata Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Metro Gambir Kompol Guntarto saat dihubungi, Jumat.
Guntarto mengatakan hal-hal yang diperiksa di antaranya mulai dari perizinan, prosedur pemberian kuasa perobohan bangunan dari pemilik kepada kontraktor, hingga teknis pelaksanaan perobohan gedung ruko yang berakhir ambruk menutup akses Jalan Kyai Caringin, Cideng.
"Kami periksa perizinan, prosedurnya, termasuk sampai dengan adanya kuasa dan perjanjian untuk merobohkan dari pemiliknya itu. Itu akan dicek teknisnya juga. Karena untuk merobohkan bangunan itu kan pasti ada teknisnya dan menggunakan alat berat itu termasuk kami periksa juga," kata Guntarto.
Guntarto mengatakan fakta yang ditemukan dari hasil penyelidikan bahwa gedung yang ambruk di Jalan Kyai Caringin itu memang dalam proses perobohan.
Bangunan itu sudah ada pemborong yang ditugaskan untuk merobohkan bangunan dari kuasa pemiliknya. "Itu lima lantai, lantai 4-5 itu beres dibersihkan," katanya.
Ketika lantai 3 kemungkinan prosedurnya kurang tepat, jadi ambruk dan tidak sesuai rencana mereka. "Akhirnya jatuh dan menimpa jalan," kata Guntarto.
Pemeriksaan masih terus dilakukan untuk mengetahui penyebab ambruknya gedung berlantai lima itu.
Pada Kamis, 3 September 2020 sebuah bangunan lima lantai di Jalan Kyai Caringin, Cideng, Tanah Abang, ambruk dan menutupi jalan.
Bangunan itu ambruk menutup akses jalan pada pukul 15.00 WIB. Seorang saksi mata, Betty, warga yang tinggal di dekat Ruko Nomor 2A-B mengatakan ambruknya bangunan itu begitu cepat.
Camat Gambir Fauzi mengatakan pembongkaran ruko di Jalan Kyai Caringin itu tidak sesuai dengan ketentuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Kejadian seperti tadi dulu baru kita tahu di dalam situ ada pembongkaran. Sudah koordinasi juga tadi, ternyata memang tidak sesuai izin Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)," kata Fauzi.
