TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah Fraksi DPRD DKI Jakarta menyatakan menolak Pertanggungjawaban Pelaksanaan (P2) APBD 2019 oleh Gubernur Anies Baswedan.
Penolakan tersebut disampaikan oleh Fraksi PAN, PSI, NasDem dan Golkar. "Kami dari PAN menolak P2 APDB," ujar anggota fraksi PAN Lukmanul Hakim di rapat paripurna DPRD DKI, Senin 7 September 2020.
Lukman menyatakan P2 APBD 2019 karena realisasi anggaran APBD 2019 belum menyeluruh dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah RW kumuh di Jakarta masih tinggi. "Di lapangan masih ada permukiman warga yang belum masuk air, RW kumuh masih banyak," katanya.
Penolakan juga disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar. Menurut anggota Fraksi Partai Golkar Basri Baco, APBD DKI 2019 belum mengakomodir hasil reses anggota dewan. Padahal anggota dewan telah tiga kali melalukan reses sejak dilantik tahun lalu.
"Sudah satu tahun dilantik tiga kali melakukan reses namun belum ada eksekutif mengakomodir. Melalui forum ini kami minta pimpinan dewan menolak P2APBD," katanya.
Sedangkan dari Fraksi PSI menilai proses pembahasan P2APBD 2019 tidak transparan, banyak data yang tidak diserahkan oleh eksekutif. "Kami juga akan menyampaikan keberatan dalam P2 APBD dengan alasan bahwa semua data yg diberikan tidak lengkap, kami pernah minta di fraksi, komisi tapi sampai saat ini data belum diserahkan," kata anggota Fraksi PSI August Hamanongan.
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyatakan akan menampung sikap fraksi tersebut. Dia menyatakan akan segera melakukan pembahasan dengan Gubernur DKI Anies Baswedan.
Prasetio menyatakan segala aspirasi yang telah diserap oleh anggota dewan saat reses harus diakomodir oleh Pemerintah DKI.
"Saya akan kordinasi dengan gubernur, Bapeda, karena saya melihat anggota punya hak yang sama bahwa pemerintah daerah bukan eksekutif tok, ada legislatif juga," katanya.
