Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sindir 4 Fraksi Walkout dari Paripurna DPRD DKI, Gerindra : Perlu Bimtek Lagi

image-gnews
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik (kiri) memberikan keterangan pers tentang nama cawagub DKI Jakarta di Kantor Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Selanjutnya kedua nama tersebut akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diteruskan kepada DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik (kiri) memberikan keterangan pers tentang nama cawagub DKI Jakarta di Kantor Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Selanjutnya kedua nama tersebut akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diteruskan kepada DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, JakartaFraksi Partai Gerindra menyinggung sikap sejumlah fraksi yang memutuskan walkout dalam rapat paripurna DPRD DKI tentang pengesahan rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (P2) APBD DKI tahun 2019.

Wakil ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Muhamad Taufik menyatakan anggota dewan yang walkout harus kembali mengikuti bimbingan teknis atau bimtek. "Saya pikir dewan perlu bimtek lagi," ujarnya dalam rapat paripurna, Senin 7 September 2020.

Taufik mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah jelas bahwa tidak ada hak fraksi untuk menolak atau tidak terkait P2 APBD. Alasannya kata dia, APBD tersebut sudah disahkan oleh DPRD dan eksekutif sebelumnya.

Taufik menyebutkan dalam pembahasan saat ini dewan memberikan rekomendasi dalam bentuk peraturan daerah agar nanti dilaksanakan oleh Pemerintah DKI. "Aturan UU di PP 12 tidak hak untuk menolak," katanya.

Taufik menjelaskan terkait protes sejumlah fraksi tentang hasil reses yang masih belum terakomodir karena di P2 APBD tersebut untuk tahun anggaran 2019 yang disusun oleh DPRD periode sebelumnya. Sedangkan hasil reses dewan sekarang kata dia, diakomodir di APBD tahun ini dan tahun depan.

Sebelumnya empat fraksi yaitu PAN, PSI, Nasdem dan Golkar memutuskan walkout dari paripurna karena menolak P2 APBD.

"Interupsi pimpinan, kami dari Golkar menyatakan menolak P2 APBD, dan kami memutuskan untuk walkout," ujar anggota Fraksi Golkar Basri Baco dalam rapat paripurna.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Fraksi Nasdem, PAN, dan PSI memutuskan untuk meninggalkan rapat paripurna satu persatu. "Di rapat terhormat ini kami dari PSI menyatakan walkout dan PSI juga menolak tentang P2 APBD," ujar anggota Fraksi PSI Anthony Winza.

Di awal sidang paripurna, dihujani interupsi dari beberapa fraksi yang menolak P2 APBD 2019. Anggota Fraksi PAN Lukmanul Hakim menyatakan realisasi anggaran APBD 2019 belum menyeluruh dirasakan oleh masyarakat, hal ini terlihat dari jumlah RW kumuh di Jakarta masih tinggi. "Di lapangan masih ada pemukiman warga yang belum masuk air, RW kumuh masih banyak," katanya.

Penolakan juga disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Golkar Basri Baco. Menurut dia, APBD DKI 2019 belum mengakomodir hasil reses anggota dewan. Padahal anggota dewan telah tiga kali melalukan reses sejak dilantik tahun lalu.

"Sudah satu tahun dilantik tiga melakukan reses namun belum ada eksekutif mengakomodir. Melalui forum ini pimpinan dewan untuk  menolak P2 APBD," katanya.

Sedangkan dari Fraksi PSI, August Hamanongan menyatakan bahwa proses pembahasan P2 APBD 2019 tidak transparan, banyak data yang tidak serahkan oleh eksekutif. "Kami juga akan menyampaikan keberatan dalam P2 APBD  dengan alasan bahwa semua data yg diberikan tidak lengkap, kami pernah minta di fraksi, komisi tapi sampai saat ini data belum diserahkan," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

2 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS


Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

23 jam lalu

Tanggapi Ganjar yang Enggan Jadi Menteri di Kabinet Prabowo, Gibran: Yang Menawari Siapa
Gibran dan Gerindra Kompak Tanggapi Ganjar soal Posisi Menteri

Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dan Partai Gerindra kompak membantah soal Ganjar ditawari posisi menteri.


Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

23 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Puan Maharani dan Prananda Prabowo menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Turut hadir Kepala BIN Budi Gunawan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam pertemuan tersebut. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal Megawati Bakal Bertemu Prabowo Semakin Terang Benderang

Sinyal persamuhan antara Megawati dengan Prabowo semakin terang benderang. Berikut sinyal-sinyal tersebut.


Respons Gibran Soal PSI Jagokan Adiknya Kaesang di Pilkada DKI Jakarta

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Respons Gibran Soal PSI Jagokan Adiknya Kaesang di Pilkada DKI Jakarta

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menjagokan ketua umumnya, Kaesang Pangarep, untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta di ajang Pilkada 2024. Wali Kota Solo yang juga kakak sulung Kaesang, Gibran Rakabuming Raka, saat dimintai tanggapan terkait hal itu justru enggan memberi komentarnya. Dia meminta agar itu ditanyakan ke PSI.


Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

1 hari lalu

Logo Partai Gerindra
Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

Kursi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Lumajang dipastikan bertambah menjadi 11 dalam Pemilu 2024 ini. Sementara PKB dan PDIP tetap.


PSI Jagokan Kaesang Pangarep dan Grace Natalie Maju di Pilgub DKI

1 hari lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memberikan surat keputusan kepada Ketua Umum terpilih PSI, Kaesang Pangarep disaksikan oleh pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
PSI Jagokan Kaesang Pangarep dan Grace Natalie Maju di Pilgub DKI

PSI DKI Jakarta menjagokan Kaesang Pangarep dan Grace Natalie sebagai calon gubernur DKI. Begini alasannya.


Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

2 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 24 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.


Gerindra Bantah Kabar Tawari Anies dan Ganjar Jabatan Menteri Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad
Gerindra Bantah Kabar Tawari Anies dan Ganjar Jabatan Menteri Kabinet Prabowo

Gerindra mengatakan hanya membangun komunikasi dengan kubu pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Kata Gerindra soal Sosok dan Peranan Jokowi bagi Prabowo Subianto

2 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Kata Gerindra soal Sosok dan Peranan Jokowi bagi Prabowo Subianto

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengungkapkan sosok dan peranan Jokowi bagi Prabowo Subianto.


Gerindra Sebut Jokowi Sosok yang Paling Banyak Diminta Pendapat Prabowo dalam Penyusunan Kabinet

2 hari lalu

Wakil Komandan Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Habiburokhman (kedua kiri) bersama jajaran TKN memberikan keterangan pers soal Film Dirty Vote di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu, 11 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gerindra Sebut Jokowi Sosok yang Paling Banyak Diminta Pendapat Prabowo dalam Penyusunan Kabinet

Habiburokhman menyebut Jokowi menjadi sosok yang paling banyak dimintai pendapat oleh calon presiden RI terpilih Prabowo dalam penyiapan kabinet