Di Balik Penolakan Laporan APBD Anies Baswedan, Fraksi PAN: Kami Kecewa

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai rapat paripurna di DPRD DKI, Senin 9 September 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai rapat paripurna di DPRD DKI, Senin 9 September 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim mengungkapkan kekecewaan terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan dan anak buahnya. Kekecewaan ini membuat fraksi PAN DPRD DKI menolak laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2019.

    Lukmanul Hakim menyebut banyak temuan anggota DPRD selama masa reses tidak ditindaklanjuti oleh Anies Baswedan.

    "Kami kecewa karena hasil reses oleh kebanyakan anggota dewan tidak dikerjakan oleh Anies dan anak buahnya. Seperti, ada RW kumuh di wilayah Jakarta Barat yang masih belum bisa menikmati air bersih secara merata," kata Hakim di Jakarta, Senin 7 September 2020.

    Berdasarkan temuan anggota dewan, masih ada penduduk di Jalan Maja, Jakarta Barat, yang terpaksa mencuci dengan air sungai yang kotor.

    "Bagaimana ini bisa dikatakan masyarakat Jakarta sudah puas? Air bersih aja tidak bisa dapat itu warga," kata Hakim.

    Anggota Fraksi PAN itu juga kecewa dengan kinerja dari Pemprov DKI Jakarta karena tidak melibatkan aspirasi dari dewan dalam perencanaan dan penggunaan anggaran.

    "Ini kan baru sekali rapat kemarin saat banggar (badan anggaran), itu juga sebentar, kami merasa ini eksekutif tidak melibatkan kami, kami legislatif merasa tidak dianggap sama eksekutif dalam hal penggunaan anggaran. Perencanaan eksekutif, sekarang jalan sendiri," ucapnya.

    Baca: DPRD DKI Sahkan P2APBD 2019, Anies Baswedan Janji Tindaklanjuti Catatan Reses

    Kekecewaan para anggota DPRD DKI terhadap Pemprov DKI menyebabkan rapat paripurna pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) DKI Jakarta 2019 diwarnai hujan interupsi. Mereka menganggap laporan Gubernur Anies Baswedan tentang penggunaan anggaran mengada-ada.

    Dalam rapat itu, Lukmanul Hakim mengajukan interupsi karena menilai laporan keuangan APBD DKI tahun 2019 yang disampaikan Anies tidak rinci, bahkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

    "Kami dari Fraksi PAN menolak P2APBD. Kami melihat nyata ketika kami reses dan turun kepada masyarakat. Laporan hari ini yang kita mau sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," kata anggota Fraksi PAN itu.

    Meski diwarnai penolakan 4 fraksi, P2APBD DKI Jakarta tahun 2019 akhirnya tetap disahkan oleh DPRD DKI. Empat fraksi yang menolak, Golkar, PAN, NasDem dan PSI memilih walk out. 

    Menanggapi kekecewaan sejumlah anggota dewan, Gubernur Anies Baswedan berjanji akan menindaklanjuti catatan reses anggota DPRD DKI. "Jadi, pembahasan P2APBD itu untuk 2019 yang tadi disampaikan dan InsyaAllah kami tindak lanjuti," ucap Anies usai rapat paripurna.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Operasi Ketupat 2021 Demi Menegakkan Larangan Mudik, Berlaku 6 Mei 2021

    Sekitar 166 ribu polisi diterjunkan dalam Operasi Ketupat 2021 untuk menegakkan larangan mudik. Mereka tersebar di lebih dari 300 titik.