Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Tagih Janji Anies Baswedan untuk Hentikan Swastanisasi Air Jakarta

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta saat jumpa pers mengenai penghentian swastanisasi air di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 11 Februari 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta saat jumpa pers mengenai penghentian swastanisasi air di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 11 Februari 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan pengelolaan air oleh swasta.

Koalisi mengeluarkan surat terbuka berisikan empat poin desakan agar Anies menghentikan swastanisasi air.

"28 bulan menjelang berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang melandasi privatisasi air di Jakarta, melalui surat terbuka ini kami hendak menagih dan mendesak Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta," kata koalisi dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 9 September 2020.

Poin pertama, koalisi meminta Anies Baswedan memenuhi hak warga atas air yang memadai, aman, bisa diterima, dan dapat diakses secara fisik. Warga juga harus mudah memperoleh air yang dipakai untuk personal dan domestik. Poin ini mengacu pada isi Komentar Umum Nomor 15/2002 Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pada poin kedua, Anies diminta menghentikan atau tak memperpanjang perjanjian kerja sama DKI dengan swasta soal pengelolaan air bersih. Pada saat ini penyaluran air untuk warga Ibu Kota ditangani 2 perusahaan swasta yaitu PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra).

"Serta mengambil alih Pengelolaan Air Jakarta dari PT PAM Lyonnaise Jaya dan PT Aetra Air Jakarta untuk menghentikan kerugian negara dan warga Jakarta," kata koalisi dalam keterangannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketiga, pemerintah DKI menjamin adanya transparansi proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan selanjutnya pengelolaan air Jakarta. Proses juga bersifat partisipatif dan tidak diskriminatif.

Pada poin terakhir, koalisi mendesak pengelolaan air dialihkan dari swasta kepada PD PAM Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI. "Dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi warga Jakarta."

Baca juga: Stop Swastanisasi Air, Anies: Palyja dan Aetra Tak Mampu

Menurut koalisi, swastanisasi air menimbulkan pelbagai protes warga. PD PAM Jaya memperoleh 53.114 keluhan dari pelanggan soal pelayanan penyediaan air bersih sepanjan 2013. Keluhannya beragam, mulai dari air mati hingga tarifnya tinggi, yaitu Rp 7.800 per meter kubik.

Gubernur Anies Baswedan pernah berjanji akan menghentikan swastanisasi air. Pada Oktober 2019, Anies berujar upaya pengambilalihan pengelolaan air dari pihak swasta tak berhenti. Satu perusahaan sudah bersedia menyerahkan hak pengelolaannya. Namun, satunya lagi masih mandek.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tanggapi Kritik IKN, Jokowi: Kita Tidak Ingin Jawa Sentris

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengikuti kegiatan penanaman pohon di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Cakung, Jakarta Timur, Rabu, 29 November 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
Tanggapi Kritik IKN, Jokowi: Kita Tidak Ingin Jawa Sentris

Presiden Jokowi menanggapi kritik tentang pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN mengalami ketimpangan. Jokowi mengatakan siapa pun bebas menyampaikan kritik tentang ibu kota baru itu.


Anies Sebut KPR Kepanjangan dari Kapan Punya Rumah, Benarkah Proses Pengajuannya Rumit?

3 jam lalu

Anies Sebut KPR Kepanjangan dari Kapan Punya Rumah, Benarkah Proses Pengajuannya Rumit?

Calon presiden Anies Baswedan mengatakan pengajuan KPR terbilang rumit. Konsultan properti Syarifah Syaukat menanggapi hal ini.


Pasangan AMIN Sudah Siap untuk Debat Capres-Cawapres, Jadi Momen Naikkan Elektabilitas

7 jam lalu

Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) mengumumkan sejumlah nama baru anggota Timnas AMIN di Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Timnas AMIN menambah sejumlah posisi dalam jajaran Timnas, mulai dari Dewan Pembina, Pelatih, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Deputi Dewan Pakar, serta Tim Kampanye Daerah yang diisi oleh sejumlah tokoh politik, kyai dan aktivis yang semuanya mencapai 700 orang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Pasangan AMIN Sudah Siap untuk Debat Capres-Cawapres, Jadi Momen Naikkan Elektabilitas

Kapten Timnas AMIN Syaugi Alaydrus menyatakan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar telah siap untuk debat capres-cawapres.


Berjasa Terbitkan IMB Kawasan, Anies Baswedan Disambut Antusias Warga Tanah Merah

12 jam lalu

Capres nomor urut satu Anies Baswedan melakukan Kampanye Pilpres perdana di Kampung Tanah Merah, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. TEMPO/Tika Ayu
Berjasa Terbitkan IMB Kawasan, Anies Baswedan Disambut Antusias Warga Tanah Merah

Warga Kampung Tanah Merah antusias menyambut kedatangan Anies Baswedan di hari pertama masa kampanye Pilpres 2024.


PKS dan Anies Baswedan Tidak Setuju Proyek IKN, Ini Kata Bos Apindo

14 jam lalu

Model skala Kawasan Inti Pemerintahan Pusat Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/Aji Cakti
PKS dan Anies Baswedan Tidak Setuju Proyek IKN, Ini Kata Bos Apindo

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menanggapi soal pernyataan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan capres Anies Baswedan soal IKN.


Anies Baswedan Pilih Kembangkan Transportasi Publik Ketimbang Kendaraan Listrik

15 jam lalu

Anies Baswedan Pilih Kembangkan Transportasi Publik Ketimbang Kendaraan Listrik

Anies Baswedan mengatakan, ia akan memilih mengembangkan transportasi publik ketimbang kendaraan listrik di perkotaan. Kenapa?


Sebut Kritik Anies Baswedan Soal IKN Tak Berpengaruh, Ini Profil Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

17 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat ditemui di acara perayaan hari ulang tahun Luhut Binsar Pandjaitan ke-76 di Hotel Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta pada Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Sebut Kritik Anies Baswedan Soal IKN Tak Berpengaruh, Ini Profil Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menanggapi kritik Anies Baswedan soal IKN. Menurutnya, kritikan itu tak berdampak apapun pada keberlanjutan IKN.


Anies Baswedan Janjikan Pembenahan di Sektor Transportasi Umum

17 jam lalu

Capres nomor satu Anies Baswedan kamoenye dari Bogor kembali ke Jakarta menggunakan  Kereta Rel Listrik (KRL) dari Stasiun Bogor menuju Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Selasa, 28 November 2023. Tika  Ayu/ tempo
Anies Baswedan Janjikan Pembenahan di Sektor Transportasi Umum

Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan transportasi merupakan salah satu tantangan yang semakin besar dihadapi Indonesia. Ia menilai perlu memperbanyak fasilitas kendaraan umum.


Janji Kampanye Anies Baswedan: Transportasi Bogor-Jakarta Akan Lebih Terjangkau

18 jam lalu

Capres nomor satu Anies Baswedan kamoenye dari Bogor kembali ke Jakarta menggunakan  Kereta Rel Listrik (KRL) dari Stasiun Bogor menuju Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Selasa, 28 November 2023. Tika  Ayu/ tempo
Janji Kampanye Anies Baswedan: Transportasi Bogor-Jakarta Akan Lebih Terjangkau

Anies Baswedan berjanji memberikan akses transportasi Bogor-Jakarta yang lebih terjangkau jika memenangkan Pilpres 2024.


Balasan Bahlil Atas Kritik Anies Baswedan soal IKN

21 jam lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat merespon soal namanya muncul sebagai kandidat Ketum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Balasan Bahlil Atas Kritik Anies Baswedan soal IKN

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara menanggapi kritik Anies Baswedan soal proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.