Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Fraksi Golkar DKI Menilai PSBB Total di Jakarta Kurang Tepat, Sebab...

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Pengunjung beraktivitas di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Kamis, 10 September 2020. Seluruh mal di Jakarta akan ditutup pada masa diberlakukannya kembali PSBB total mulai Senin, 14 September 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pengunjung beraktivitas di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Kamis, 10 September 2020. Seluruh mal di Jakarta akan ditutup pada masa diberlakukannya kembali PSBB total mulai Senin, 14 September 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan menilai penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar alias PSBB total kurang tepat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 di Ibu Kota.

"Penerapan PSBB Total, kami nilai bukan langkah yang tepat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19," ucap Judistira saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 10 September 2020.

Menurut Judistira, pengendalian penularan Covid-19 di Ibu Kota harus dibarengi dengan semangat produktif namun masyarakat tetap aman dari Covid-19.

Baca juga : Senin Jakarta PSBB Total Lagi: Transportasi Dibatasi, Kegiatan Publik Disetop

Selama ini, menurut Judistira, banyak hal yang tidak konsisten utamanya dalam hal pengawasan protokol kesehatan dari Pemprov DKI di masa PSBB transisi.

Salah satu contohnya, kata dia, bagaimana penanganan dan perhatian terhadap warga yang diketahui terpapar dari hasil uji usap (swab test), apakah ada pengawasan oleh Pemprov DKI selama isolasi mandiri di rumah, kemudian, apakah diperhatikan kebutuhan dasarnya selama mereka isolasi mandiri.

"Saya temukan tidak ada pengawasan itu maupun perhatian dari pemerintah, ini yang akhirnya menciptakan klaster-klaster baru penyebaran COVID-19 semakin tinggi," katanya.

Ia mengaku, banyak masukan dari pihaknya sudah banyak disampaikan kepada Pemprov DKI, tapi hal itu seakan tidak didengar, misalnya perihal ganjil genap yang diberlakukan, ternyata pasien di Wisma Atlet rata-rata adalah pengguna transportasi publik, kemudian pembukaan bioskop, tapi tidak dihiraukan.

Lebih lanjut, menurutnya Pemprov DKI jangan hanya melakukan testing sebanyak-banyaknya, namun tidak siap menangani lonjakan angka positif Covid-19 agar bisa dikendalikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk itu, dia meminta kepada Gubernur dan jajaran Pemprov DKI fokus kepada pengawasan dan edukasi masyarakat tentang pentingnya melakukan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak) sampai ke permukiman padat penduduk.

"Sampaikan bahwa masyarakat adalah garda terdepan dalam pencegahan COVID-19, tenaga medis sampai petugas makam adalah garda paling akhir," tuturnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi "menginjak rem darurat" yang mencabut kebijakan PSBB Transisi dan mengembalikannya kepada kebijakan PSBB yang diperketat.

"Dengan melihat keadaan darurat ini di Jakarta, tidak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. inilah rem darurat yang harus kita tarik," kata Anies dalam keterangan pers yang disampaikan di Balai Kota Jakarta, Rabu malam 9 September 2020.

Anies mengatakan, kebijakan itu diambil setelah Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta menggelar rapat pada Rabu kemarin. Saat itu, rapat dihadiri oleh Forum Pimpinan Komunikasi Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta.

Alasan Anies untuk mengambil keputusan tersebut bagi Jakarta, karena tiga indikator yang sangat diperhatiakan oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus COVID-19 dan tingkat kasus positif di Jakarta.

ANTARA

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Tak Hanya di Pluit, Politikus PDIP: Banyak Bangunan di Jakarta Tutup Saluran Air dan Makan Jalan

23 jam lalu

Petugas membongkar ruko di Jalan Niaga, Pluit, Jakarta Utara, Rabu, 24 Mei 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tak Hanya di Pluit, Politikus PDIP: Banyak Bangunan di Jakarta Tutup Saluran Air dan Makan Jalan

Anggota DPRD DKI meminta Pemprov DKI untuk membongkar bangunan di tempat lain yang menutup saluran air dan makan jalan. Tak hanya di Pluit.


PSI Puji Heru Budi Soal Pembongkaran Ruko yang Serobot Bahu Jalan di Pluit

1 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
PSI Puji Heru Budi Soal Pembongkaran Ruko yang Serobot Bahu Jalan di Pluit

Pemprov DKI telah membongkar ruko yang menyerobot bahu jalan dan saluran air di Pluit. Karena itulah, politikus PSI memuji Pj Gubernur DKI Heru Budi.


Pembangunan Museum Nabi Muhammad di Ancol Tak Gunakan APBD, Akan Dikunjungi DPRD DKI

6 hari lalu

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Ketua Panitia Pembangunan Museum, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sekretaris Jenderal Liga Islam Dunia Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla, Menteri Agama Fachrur Razi, dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di peletakan batu pertama pembangunan Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di kawasan Ancol, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020. Tempo/Hendartyo Hanggi
Pembangunan Museum Nabi Muhammad di Ancol Tak Gunakan APBD, Akan Dikunjungi DPRD DKI

Ismail mengatakan pembangunan Museum Nabi Muhammad dan Masjid Apung di Ancol tidak menggunakan APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.


Lama Isolasi yang Dianjurkan buat Pasien Covid-19 di Masa Akhir Pandemi

9 hari lalu

Ilustrasi ruang isolasi Covid-19. ANTARA/M Risyal Hidayat
Lama Isolasi yang Dianjurkan buat Pasien Covid-19 di Masa Akhir Pandemi

Para pakar mengatakan orang harus tetap melakukan isolasi diri saat dinyatakan positif COVID-19 meski pandemi sudah dinyatakan berakhir.


Heru Budi Dievaluasi Kemendagri, Politikus PKS Minta RPD Anies Diikuti

9 hari lalu

Menteri Dalam Negeri memasangkan tenda jabatan pada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat pelantikan Pj Gubernur DKI Jakarta di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. Heru Budi Hartono resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang masa jabatannya habis kemarin. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Heru Budi Dievaluasi Kemendagri, Politikus PKS Minta RPD Anies Diikuti

Politikus PKS, Taufik Zoelkifli, menyebut Heru Budi tidak mengikuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang disusun Anies Baswedan


Heru Budi Sebut Draf RUU Kekhususan Jakarta Sudah Diserahkan ke DPRD DKI

10 hari lalu

Pekerja membersihkan Tugu Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (5/11). Patung tersebut dibangun pada tahun 1962 yang bertujuan untuk menyambut para atlet peserta Asian Games IV. TEMPO/Dasril Roszandi
Heru Budi Sebut Draf RUU Kekhususan Jakarta Sudah Diserahkan ke DPRD DKI

Draf RUU Kekhususan Jakarta berisi 12 kewenangan baru itu diserahkan oleh Bappeda ke DPRD DKI untuk dbahas.


Aldi Taher Diduga Nyaleg Rangkap, Via PBB dan Perindo, KPU DKI: Silakan Pilih Partai Apa

10 hari lalu

Aldi Taher mengumumkan akan menikahi tunangannya, Salsabillih pada 24 Oktober 2020 di Palembang. Instagram
Aldi Taher Diduga Nyaleg Rangkap, Via PBB dan Perindo, KPU DKI: Silakan Pilih Partai Apa

KPU DKI Jakarta meminta bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai Bulan Bintang (PBB), Aldi Taher, untuk memilih.


Anggaran Lampu Jalan DKI Rp 40 Miliar, DPRD Minta Ditambah Demi KTT ASEAN 2023

13 hari lalu

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah (baju merah), bersama Kepala Dinas Bina Marga Pemprov DKI saat meninjau pelebaran trotoar di sepanjang Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, pada Selasa, 12 November 2019. Tempo/Adam Prireza
Anggaran Lampu Jalan DKI Rp 40 Miliar, DPRD Minta Ditambah Demi KTT ASEAN 2023

DPRD DKI menilai anggaran pengadaan lampu jalan Rp 40 miliar tidak cukup untuk menyambut KTT ASEAN 2023 di Jakarta


DKI Bangun 200 Drainase Vertikal di Jaksel, DPRD: Pokoknya Jangan Asal-asalan

13 hari lalu

DKI Bangun 200 Drainase Vertikal di Jaksel, DPRD: Pokoknya Jangan Asal-asalan

Ida Mahmudah meminta pembangunan 200 drainase vertikal di Jakarta Selatan digarap serius agar tidak terkesan asal-asalan.


PSI Targetkan Jumlah Kursi di DPRD DKI Naik 100 Persen Jadi 16-20 Kursi

13 hari lalu

Anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghadiri pengambilan nomor urut 17 partai politik peserta Pemilu 2024 di KPU Rabu, 14 Desember 2022. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor urut 15, Perindo nomor urut 16, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 17. TEMPO/Magang/Martin Yogi Pardamea
PSI Targetkan Jumlah Kursi di DPRD DKI Naik 100 Persen Jadi 16-20 Kursi

PSI memasang target 16-20 kursi di DPRD DKI pada Pemilu 2024 mendatang, naik 100 persen dari jumlah saat ini 8 kursi.