Beda dengan Jakarta Bupati Bogor Perpanjang PSBB-AKB, Ini Aturannya

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Bogor, Ade Yasin, memamerkan salah satu produk UMKM Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu. ANTARA/M Fikri Setiawan

    Bupati Bogor, Ade Yasin, memamerkan salah satu produk UMKM Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu. ANTARA/M Fikri Setiawan

    TEMPO.CO, Bogor -Bupati Bogor Ade Yasin memperpanjang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar alias PSBB Bogor pra adaptasi kebiasaan baru atau PSBB-AKB sampai Selasa 29 September 2020.  

    “Ini tindak lanjut dari hasil rapat evaluasi penanganan Covid-19 di Jabodetabek pada tanggal 09 September 2020,” kata Ade Yasin dalam keterangan tertulis, Kamis 10 September 2020.

    Baca juga : Polemik Pelanggar PSBB di Bogor Dimasukkan Ambulans Isi Keranda, Ini Kata DPRD

    Sebagaimana tertera dalam keputusan 43/432/Kpts/Per-UU/2020, Bupati Bogor menerkankan beberapa hal:

    -Pertama, masyarakat beresiko tinggi seprti lansia, anak anak dan orang dengan penyakit komorbid dianjurkan untuk tetap dirumah 

    -Kedua, fasilitas kolam renang umum, waterpark dan sejenisnya ditutup.

    -Ketiga, pembatasan jam operasional Mal dari jam 10:00  hingga 19:00 WIB dengan kapasitas maksimal pengunjung 60%, Supermarket dari jam 10:00 WIB hingga 19:00 WIB dengan kapasitas maksimal pengunjungn 50% dan Mini Market dari jam 08:00 sampai 19:00 WIB dengan kapasitas maksimal pengunjung 50%.

    -Keempat, warung makan, resotran, kafe boleh beroprasional dari jam 10:00 WIB hingga 19:00 WIB dengan maksimal pengunjung 50%

    -Kelima, aktifitas pembelajaran, ekstakulikuler dan wisuda dilakukan secara daring

    Bagi pelanggar individu akan dikenakans sanksi teguran lisan, kerja sosial atau sanksi sosial. Bagi usaha dan penyelenggara yang melanggar akan dikenakan sanksi pembubaran, pembekuan izin usaha, Penghentian kegiatan, Penyegelan dan Sanksi Administratif.

    “Denda perseorangan maksimal Rp 100.000 dan untuk kegiatan dan usaha maksimal Rp 50.000.000,” kata Bupati Bogor Ade.

    RAFI ABIYYU | DA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.