DPRD Sebut PSBB Total Tak Akan Efektif, Ini Alasannya

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepadatan kendaraan yang terjadi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 11 September 2020. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali sebagai langkah rem darurat terkait penanggulangan pandemi virus corona (Covid-19) mulai Senin, 14 September 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Kepadatan kendaraan yang terjadi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 11 September 2020. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali sebagai langkah rem darurat terkait penanggulangan pandemi virus corona (Covid-19) mulai Senin, 14 September 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Komisi Pemerintahan DPRD DKI Mujiyono memperkirakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB total yang kembali ingin diterapkan di Ibu Kota tidak akan berjalan efektif. Menurut dia, masyarakat sudah terbiasa dengan masa transisi normal baru dan mulai memulihkan kondisi ekonomi mereka.

    "Bakal sulit menerapkan PSBB total lagi di Jakarta. Kalau pertama dianggap kondisi sangat mencekam," kata Mujiyono saat dihubungi, Sabtu, 12 September 2020. "Kalau sekarang orang sudah dalam tahap pemulihan ekonomi dan psikis masa mau dikunci lagi."

    Baca Juga: Anies Baswedan: Jangan Harap Setelah 2 Pekan PSBB Selesai

    Mujiyono menjelaskan saat awal kondisi dianggap mencekam karena warga panik dengan penularan wabah ini. Selain itu, pembatasan sosial juga berimbas terhadap pemutusan hubungan kerja kepada jutaan karyawan.

    ADVERTISEMENT

    Menurut dia, rencana PSBB total bakal berdampak lebih buruk lagi terhadap orang yang belum mendapatkan pekerjaan. "Yang baru memulai kerja saja bisa takut kena PHK lagi. PSBB total ini bakal mengganggu psikis masyarakat yang terkena dampak ekonomi. Imun menurun karena psikis orang juga bisa sakit," ucapnya.

    Kata Mujiyono, pemerintah bisa menerapkan pembatasan sosial total jika kas daerah mencukupi kebutuhan warga. Faktanya, kata Mujiyono lagi, pemerintah daerah masih membutuhkan banyak pendapatan untuk menggerakkan roda ekonomi.

    "Kemarin kan dana cadangan daerah saja mau dialihkan ke penanganan Covid-19. Hitung-hitung dulu keuangan daerahnya. Kalau PAD memungkinkan silakan lakukan PSBB total. Kami juga mendukung," ucapnya.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.