TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, mengatakan para menteri tidak perlu menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal rencana PSBB total di Ibu Kota. Pemerintah seharusnya kompak menyelesaikan penularan Covid-19 yang meluas.
"Ngapain lagi, gini hari menyalahkan? Bereskan (Covid-19)," kata dia dalam diskusi virtual acara Prespektif Indonesia, Sabtu, 12 September 2020. Ia menilai saat ini tidak ada kekompakan di kalangan elit pemerintahan.
Baca Juga:
Agus menduga pembantu Presiden Joko Widodo alias Jokowi ini hanya cari muka dengan melempar kesalahan kepada Anies. Sebab, kementerian juga tak mampu menanggulangi pandemi yang penularan virusnya semakin merajalela. “Mereka seperti bingung.”
Anies Baswedan memutuskan kembali menerapkan PSBB mulai 14 September 2020. Kebijakan itu diambil setelah kasus pasien positif Covid-19 terus melonjak sejak PSBB transisi pada 5 Juni 2020. PSBB transisi fase I berakhir 10 September 2020.
Keputusan itu ditentang para menteri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebagian besar kegiatan perkantoran akan tetap berlangsung dengan kebijakan jam kerja fleksibel. Padahal, Anies bakal menutup seluruh perkantoran lagi, kecuali 11 sektor.
Airlangga juga mengkritik Anies dalam rapat daring para menteri koordinator pada 10 September. Pengumuman PSBB, kata politikus Golkar itu, menimbulkan ketidakpastian dan berdampak pada anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG). Sehari setelah Anies mengumumkan rencana itu, IHSG pada 10 September anjlok 257,9 basis point atau 5,01 persen.
Sumber Tempo mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan juga mengkritik pasar saham yang anjlok setara dengan Rp 300 triliun. Menurut dia, pernyataan Anies soal kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU yang menipis telah menimbulkan kepanikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menimpali PSBB total Jakarta bisa membuat perekonomian kuartal ketiga tahun ini semakin anljok.
