Ilustrasi swab test atau tes usap Covid-19. REUTERS
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah DKI melakukan lima langkah guna memastikan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB total berjalan efektif. Berikut lima langkah yang diminta PSI dilakukan Pemerintah DKI:
Pemerintah DKI harus menambah kapasitas tes swab dengan metode PCR.
Anggota PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, mengatakan kapasitas tes di laboratorium kesehatan daerah (labkesda) DKI hanya 20-25 persen dari total tes. Sisanya bekerja sama dengan laboratorium swasta.
“Gubernur Anies harus berhenti membanggakan jumlah tes harian di Jakarta, jumlah ini bisa ditingkatkan jika Gubernur berniat meningkatkan kapasitas Labkesda,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 15 September 2020.
Meningkatkan jumlah penelusuran kontak erat kasus Covid-19.
Menurut dia, peningkatan jumlah tes harus berbarengan dengan penelusuran kontak erat. Dia mendorong penelusuran kontak naik 2-3 kali lipat hingga 30 orang per kasus.
Pemerintah DKI bisa menambah tenaga pelacak di Puskesmas, membentuk satuan khusus, atau mengajak lembaga swadaya masyarakat bidang kesehatan untuk melakukan penelusuran kontak.
DKI harus menanggung semua biaya penggunaan wisma, hotel, atau tempat penginapan lain. Kebutuhan makan, minum, dan obat selama pasien isolasi juga ditanggung DKI. Begitu pun dengan kebutuhan hidup keluarga pasien.
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
"Jangan sampai nantinya membebankan biaya kepada pasien, yang akhirnya berujung pada penelantaran pasien karena tidak ada biaya," kata Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesra DPRD ini.
Menambah jumlah angkutan umum
Langkah ini diperlukan mengingat Pemerintah DKI membatasi jam operasional transportasi publik dan kapasitas orang. Dengan penambahan jumlah angkutan ini, durasi tunggu antar kendaraan jadi pendek dan banyak penumpang yang diangkut, sehingga mencegah penumpukan.
"Jangan sampai Pemerintah DKI mengulangi kesalahan di awal PSBB Maret 2020 yang menyebabkan antrean panjang dan menyebabkan penumpang berdesak-desakan."
Mengubah bantuan sosial atau bansos menjadi bantuan langsung tunai (BLT) dan memperbarui data penerima.
BLT dapat memutar roda perekonomian lantaran warga bisa berbelanja di toko atau UMKM terdekat. Pemberian BLT juga dapat mempercepat proses penyaluran bantuan dan mencegah kebocoran. Selain itu, potensi warga terinfeksi Covid-19 dapat ditekan karena BLT langsung ditransfer ke rekening penerima.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Buah Manis Status Proyek Strategis Nasional
20 jam lalu
Buah Manis Status Proyek Strategis Nasional
Masuknya PIK 2 dan BSD dalam kelompok 14 proyek strategis nasional (PSN) baru diduga beraroma balas budi.
Respons Gibran Soal PSI Jagokan Adiknya Kaesang di Pilkada DKI Jakarta
1 hari lalu
Respons Gibran Soal PSI Jagokan Adiknya Kaesang di Pilkada DKI Jakarta
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menjagokan ketua umumnya, Kaesang Pangarep, untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta di ajang Pilkada 2024. Wali Kota Solo yang juga kakak sulung Kaesang, Gibran Rakabuming Raka, saat dimintai tanggapan terkait hal itu justru enggan memberi komentarnya. Dia meminta agar itu ditanyakan ke PSI.
PSI Jagokan Kaesang Pangarep dan Grace Natalie Maju di Pilgub DKI
1 hari lalu
PSI Jagokan Kaesang Pangarep dan Grace Natalie Maju di Pilgub DKI
PSI DKI Jakarta menjagokan Kaesang Pangarep dan Grace Natalie sebagai calon gubernur DKI. Begini alasannya.
Polemik Anggaran Bantuan Sosial
2 hari lalu
Polemik Anggaran Bantuan Sosial
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan melonjaknya realisasi anggaran bantuan sosial menjadi Rp 22,5 triliun per 29 Februari 2024.
Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak
2 hari lalu
Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak
Menko PMK menilai lebih baik pengawasan diperketat, ketimbang Bansos disetop menjelang Pilkada Serentak 2024.
Bamsoet Apresiasi Bantuan FOCI dalam Kegiatan Sosial
3 hari lalu
Bamsoet Apresiasi Bantuan FOCI dalam Kegiatan Sosial
Bambang Soesatyo mengapresiasi pengurus dan anggota komunitas mobil sports Ferrari Indonesia yang mengisi kegiatan di bulan Ramadhan dengan melakukan kegiatan sosial guna membantu sesama.
Suara PSI 2,81 Persen Gagal Masuk Senayan, Kisah Kaesang 2 Hari Jadi Anggota Langsung Ketua Umum PSI
5 hari lalu
Suara PSI 2,81 Persen Gagal Masuk Senayan, Kisah Kaesang 2 Hari Jadi Anggota Langsung Ketua Umum PSI
PSI pada Pemilu 2024 meraih suara 2,81 persen hingga gagal lolos ke Senayan. Ini kisah Kaesang jadi Ketua Umum PSi setelah 2 hari jadi anggota.
PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024
5 hari lalu
PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024
PSI kembali gagal masuk Senayan selama dua periode Pemilu, 2019 dan 2024. Perolehan suara partai bro dan sis pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.
Lika-liku PSI Diterpa Dugaan Penggelembungan Suara Hingga Dinyatakan Tidak Terbukti
6 hari lalu
Lika-liku PSI Diterpa Dugaan Penggelembungan Suara Hingga Dinyatakan Tidak Terbukti
Suara PSI meroket dalam selang waktu 24 jam pada periode 1-2 Maret 2024. Inilah liku-liku yang dihadapi oleh PSI saat ada dugaan penggelembungan suara
Timnas AMIN Gugat Hasil Pemilu 2024 ke MK, PPP dan PSI Beda Respons Soal Rekapitulasi, Bagaimana Kubu Ganjar?
6 hari lalu
Timnas AMIN Gugat Hasil Pemilu 2024 ke MK, PPP dan PSI Beda Respons Soal Rekapitulasi, Bagaimana Kubu Ganjar?
KPU sudah umumkan hasil rekapitulasi Pemilu 2024. Sama-sama kalai PPP dan PSI beda respons. Publik tunggu langkah kubu Ganjar-Mahfud MD.