Tim Gabungan Pengawas PSBB di Jakarta Barat Patroli Pakai Motor Gede

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Satpol PP berdialog dengan pengamen ondel-ondel disela razia penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lanjutan di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, Senin, 14 September 2020. Razia tersebut untuk memastikan masyarakat mematuhi aturan yang berlaku selama PSBB total DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Anggota Satpol PP berdialog dengan pengamen ondel-ondel disela razia penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lanjutan di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, Senin, 14 September 2020. Razia tersebut untuk memastikan masyarakat mematuhi aturan yang berlaku selama PSBB total DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Jakarta Barat membentuk tim gabungan Satpol PP, Dishub, TNI dan Polisi untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan PSBB. Tim yang akan berpatroli menggunakan motor gede ini diresmikan oleh Wakil Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko.

    "Mereka bertugas di wilayah kecamatan yang sudah ditentukan. Satu tim terdiri atas delapan orang. Jadi satu tim terdiri atas empat motor," kata Yani di Jakarta, Selasa 15 September  2020.

    Dengan mengendarai motor besar, tim itu akan berkeliling kawasan Jakarta Barat untuk menindak pelanggar PSBB yang tak bermasker maupun tempat usaha yang melanggar aturan PSBB.

    Para pelanggar PSBB akan dikenai sanksi atau denda sesuai dengan Pergub Nomor 79 Tahun 2020. Sanksi atau denda progresif juga mulai dikenakan kepada pelanggar protokol kesehatan itu.

    Jika ditemukan warga tidak pakai masker satu kali maka dikenakan sanksi kerja sosial satu jam atau denda Rp250.000. Namun jika kesalahan berulang maka dikenakan sanksi progresif, yakni dua kali kerja sosial selama dua jam atau denda Rp 500.000.

    Baca juga: DKI Jatuhkan Denda Progresif Rp 50 Juta ke Kedai Tebalik Kopi

    Untuk sektor usaha, bila ditemukan ada pegawai yang positif maka ditutup 1x24 jam untuk penyemprotan disinfektan. Sedangkan bila satu kali tidak ikuti protokol kesehatan maka ditutup selama 3x24 jam.

    "Tapi bila dua kali melanggar protokol kesehatan maka denda Rp50 juta. Seterusnya sampai tiga kali pelanggaran Rp150 juta," ujar Yani.

    Yani memastikan pelaku usaha yang terlambat membayar denda pelanggaran PSBB itu akan dicabut izin usahanya. "Tapi yang paling penting bukan pergubnya, bukan dendanya, tapi penyelamatan jiwa masyarakat, di mana masyarakat selamat dan sehat," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020, Peta Calon Kepala Daerah yang Terjangkit Covid-19

    Sejumlah kepada daerah terjangkit Covid-19 saat tahapan Pilkada 2020 berlangsung. Calon Bupati Berau bahkan meninggal akibat wabah virus corona.