Ini Daftar Kantor Pemprov DKI Jakarta yang Ditutup Sementara Akibat Covid-19

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana upacara penghormatan terakhir oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas wafatnya Sekretaris Daerah Saefullah di Balai Kota, Rabu 16 September 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    Suasana upacara penghormatan terakhir oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas wafatnya Sekretaris Daerah Saefullah di Balai Kota, Rabu 16 September 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Gedung-gedung perkantoran kini menjadi klaster Covid-19 baru di DKI Jakarta. Tak hanya perkantoran swasta, kasus Covid-19 juga ditemukan di sejumlah kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahkan Sekda DKI Jakarta Saefullah meninggal karena Covid-19. 

    Imbas dari penemuan kasus positif Covid-19 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, sejumlah kantor dinas hingga Balai Kota ditutup sementara untuk disinfeksi.

    Tempo merangkum sejumlah kantor Pemprov DKI Jakarta yang tutup sementara dalam beberapa hari ke depan, berikut di antaranya: 

    1. Dinas Pertamanan dan Hutan

    Dinas ini termasuk yang sudah ditutup lebih dulu, yaitu pada Senin, 24 Agustus 2020. Orang nomor satu di dinas itu, Andri Yansyah, terkonfirmasi positif Covid-19.

    Kantor Dinas Pertamanan DKI ditutup selama tiga hari. Saat ditutup, hanya ada pelayanan berupa Pelayanan Mobil Jenzah yang masih menerima dan melayani laporan dari masyarakat, selama penutupan kantor dinas ini.

    2. Gedung Blok G Balai Kota DKI

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pengumuman penutupan sementara Gedung Blok G di kantornya sendiri selama tiga hari ke depan, pada 16 September 2020. Penutupan dilakukan mulai 17 September sampai 19 September. karena ada dua pejabat DKI di lantai 22 gedung tersebut yang positif Covid-19.

    “Tadi pagi ada dua pejabat, salah satunya pejabat eselon 2 yang positif dan ada beberapa yang sedang menunggu hasil tes sore ini," kata Anies pada Rabu lalu.

    Pejabat yang terinfeksi Covid-19 adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Catur Laswanto dan beberapa pegawai di Biro Hukum Sekretariat Daerah DKI Jakarta.

    3. Kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Teknis
    Kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta di Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat, juga termasuk yang ditutup sementara karena temuan kasus positif. "Tapi nggak ditutup seluruhnya," kata Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta, Chaidir saat dihubungi, Kamis 17 September 2020.

    Bagian layanan Dinas Kesehatan DKI tetap beroperasi terutama tim kesehatan penanggulangan Covid-19. Selain dari itu, pegawai harus bekerja dari rumah karena gedung disterilisasi.

    Chaidir mengaku tidak mengetahui jumlah kasus Covid-19 di Dinas Kesehatan itu. "Saya enggak tahu jumlahnya berapa orang, tanya ke Dinkes." Selain itu, satu lagi perkantoran yang ditutup adalah Gedung Dinas Teknis Jati Baru.

    4. Kantor Wali Kota Jaksel

    Kasus Covid-19 selanjutnya juga ditemukan di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Sebanyak tujuh pegawai terinfeksi virus corona sehingga para pegawai lain diminta bekerja dari rumah dari rumah selama dua hari, mulai Kamis, 17 September 2020 dan masuk kantor lagi, Senin, 21 September 2020. "Selama tiga hari itu kantor disterilisasi," kata dia.

    Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali mengatakan kantornya tidak tutup, melainkan pegawai bekerja dari rumah.

    Meski pegawai Kantor Wali Kota Jaksel bekerja dari rumah, Chaidir memastikan Kantor Wali Kota Jaksel termasuk salah satu yang ditutup sementara.

    Pada saat ini, total kasus Covid-19 di Jakarta per 17 September 2020 sudah mencapai 59.472 kasus. Jumlah ini seperempat atau 25,5 persen dari kasus secara nasional yang mencapai 232.628 kasus. Angka kesembuhan di Jakarta mencapai 76 persen, lebih tinggi dari nasional yang sebesar 71,7 persen. Angka kematian di Jakarta 2,5 persen, lebih rendah dari nasional yang sebesar 4 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Uang Djoko Tjandra untuk Gaya Hidup Jaksa Pinangki

    Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga menerima uang banyak untuk mengurus fatwa bebas Djoko Tjandra