Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kota Depok Menggeser Berlakunya Jam Malam Usai Dievaluasi, Ini Rinciannya

image-gnews
Petugas gabungan melakukan operasi pembatasan aktivitas warga (PAW) di salah satu pusat perbelanjaan, Depok, Selasa, 8 September 2020. Pemerintah Kota Depok menerapkan pembatasan aktivitas warga untuk berkumpul hingga pukul 20.00 WIB dan kegiatan pusat pertokoan hingga pukul 18.00 WIB. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Petugas gabungan melakukan operasi pembatasan aktivitas warga (PAW) di salah satu pusat perbelanjaan, Depok, Selasa, 8 September 2020. Pemerintah Kota Depok menerapkan pembatasan aktivitas warga untuk berkumpul hingga pukul 20.00 WIB dan kegiatan pusat pertokoan hingga pukul 18.00 WIB. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Iklan

TEMPO.CO, Depok -Kota Depok telah resmi mengubah dimulainya waktu pembatasan aktivitas warga dan usaha atau jam malam.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, dari hasil evaluasinya, durasi pembatasan aktivitas warga berlaku mulai dari pukul 21.00.

“Aktivitas warga kita batasi sampe jam 21.00 malam (sebelumnya pukul 20.00),” kata Wali Kota Depok Mohammad Idris kepada wartawan, Jumat 18 September 2020.

Sementara untuk dunia usaha, Idris mengatakan, pembatasannya berlaku mulai pukul 20.00 untuk yang makan ditempat atau dine in, dan 21.00 untuk take away.

Baca juga : Jam Malam Mulai Berlaku di Kota Bekasi, Biliar hingga Panti Pijat Dibatasi

“Setelah kita evaluasi dan kolaborasi dengan pemda daerah sekitar kita. Jam 20.00 malam untuk (restoran) yang langsung, yang Takeaway jam 21.00,” kata Idris.

Idris menambahkan, selain aktivitas warga dan dunia usaha, pembatasan aktivitas juga berlaku bagi tim sukses kandidat pilkada 2020.

“Kami ingatkan seluruh timses Pilkada ini tidak ada pelanggaran-pelanggaran PAU dan PAW khususnya aktivitas yang mengundang kerumunan orang,” kata Idris.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, pelonggaran jam malam di Kota Depok, sempat diungkapkan Idris saat menerima kunjungan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ke RSUD Kota Depok, Selasa 15 September 2020.

Idris mengatakan, alasan evaluasi kebijakan yang diyakini dapat menekan persebaran Covid-19 itu karena, Pemerintah Kota Depok tidak bisa lagi memberikan tambahan data masyarakat penerima bantuan.

“Kita memperhatikan masalah pemulihan ekonomi, kita tidak bisa memberi tambahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lebih banyak lagi,” kata Idris.

Idris pun mengaku, bantuan yang diandalkan sebagai kompensasi dampak Covid-19 di Kota Depok kini hanya bantuan presiden atau banpres dan bantuan provinsi.

“Banpres sekarang sedang didata, dan provinsi juga demikian,” kata Idris.

Selain tak mampu lagi menambah jumlah penerima bantuan, Idris mengatakan, evaluasi jam malam juga dilakukan agar penerapan sanksi bisa lebih tegas. “Ketika ada usaha yang lebih dari jam 20.00. Kita akan tegas sanksinya agar tidak kucing-kucingan lagi,” kata Idris.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

15 jam lalu

(Dari kiri) Mantan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mantan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
Alasan PKS Usung Kader Internal di Pilkada 2024 Kota Depok

Imam Budi Hartono akan melanjutkan RPJMD Kota Depok 2021-2026 jika terpilih pada Pilkada 2024.


ASN Depok Diimbau Tidak WFH Usai Libur Lebaran, Kecuali Darurat

7 hari lalu

Wali Kota Depok Mohammad Idris menjelaskan tentang program pemberian makanan tambahan usai rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap raperda APBD Kota Depok Tahun 2024 di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu 22 November 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
ASN Depok Diimbau Tidak WFH Usai Libur Lebaran, Kecuali Darurat

Wali Kota Mohammad Idris mengatakan, untuk ASN Depok tidak ada WFH kecuali ada hal darurat.


PKS Gadang-gadang Imam Budi Hartono Jadi Calon Wali Kota di Pilkada Depok, Berikut Profilnya

12 hari lalu

Ketua DPC PKS Kota Depok Imam Budi Hartono mendampingi bacaleg mendaftar ke Kantor Sekretariat KPU Depok di Jalan Margonda No. 379, Kecamatan Beji, Depok, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
PKS Gadang-gadang Imam Budi Hartono Jadi Calon Wali Kota di Pilkada Depok, Berikut Profilnya

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono diusung PKS untuk menjadi Wali Kota Depok di Pilkada Depok 2024. Ini profilnya.


Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

13 hari lalu

Ketua DPC PKS Kota Depok Imam Budi Hartono mendampingi bacaleg mendaftar ke Kantor Sekretariat KPU Depok di Jalan Margonda No. 379, Kecamatan Beji, Depok, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Golkar Jajaki Koalisi dengan PKS Hadapi Pilkada Depok 2024

Ketua DPD Golkar Kota Depok Farabi A. Arafiq telah bertemu dengan Ketua DPD PKS Kota Depok Imam Budi Hartono untuk menjajaki koalisi di Pilkada Depok.


Wali Kota Depok Ganti Nama Pasar Tumpah Takbiran Kampung Lio, Ini Alasannya

14 hari lalu

Wali Kota Depok Mohammad Idris  membuka Pasar Rakyat Takbiran di Kampung Lio, Jalan H Naming D Bothin, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran  Mas, Depok, Selasa, 9 April 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Wali Kota Depok Ganti Nama Pasar Tumpah Takbiran Kampung Lio, Ini Alasannya

Pasar Rakyat Takbiran di Kampung Lio Depok itu diharapkan menjadi pilot project untuk menggelar event serupa di wilayah lain.


Wali Kota Depok Terbitkan Surat Edaran, Larang ASN Pakai Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran

18 hari lalu

Sejumlah kendaraan pemudik terjebak kemacetan saat memasuki Gerbang Tol Cikampek Utama menuju arah Tol Cipali di Karawang, Jawa Barat, Jumat, 5 April 2024. Pada H-5 lebaran 2024, volume kendaraan yang melintasi gerbang tol tersebut mengalami peningkatan seiring pemberlakuan skema lalu lintas contraflow dan one way di jalan Tol TransJawa. ANTARA/Aprillio Akbar
Wali Kota Depok Terbitkan Surat Edaran, Larang ASN Pakai Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran

Kepala BKD Kota Depok berharap SE larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik Lebaran ini dapat dipedomani oleh seluruh ASN di lingkup Pemkot Depok.


Razia Jam Malam di Yogyakarta selama Ramadan, Anak Usia Sekolah jadi Sasaran

37 hari lalu

Razia Jam Malam Anak di Kota Yogyakarta digencarkan selama bulan Ramadan 2024 untuk mencegah kejahatan jalanan. (Dok. Istimewa)
Razia Jam Malam di Yogyakarta selama Ramadan, Anak Usia Sekolah jadi Sasaran

Razia jam malam di Yogyakarta untuk mengantisipasi kejahatan dan kekerasan jalanan atau klitih yang berulang, pelakunya sering kali di bawah 18 tahun.


Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

48 hari lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
Geger Rekapitulasi Suara di Kota Depok: Dugaan Intimidasi hingga Viral Surat PPK Mundur

Proses rekapitulasi penghitungan suara di Kota Depok diwarnai dugaan intimidasi. Proses rekapitulasi sempat terhenti.


Haiti Berlakukan Status Darurat setelah Geng Bersenjata Serbu Penjara

51 hari lalu

Demonstran mengambil bagian dalam protes menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Haiti Ariel Henry, di Port-au-Prince, Haiti, 6 Februari 2024. REUTERS/Ralph Tedy Erol
Haiti Berlakukan Status Darurat setelah Geng Bersenjata Serbu Penjara

Pemerintah Haiti mengumumkan status darurat dan memberlakukan jam malam setelah serangan geng bersenjata ke dua penjara


Indonesia Sebut Pendudukan Israel di Palestina Ilegal, Apa Maksudnya?

23 Februari 2024

Pengungsi Palestina, yang meninggalkan rumah mereka akibat serangan Israel, berlindung di tenda kamp, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza, 14 Februari 2024. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Indonesia Sebut Pendudukan Israel di Palestina Ilegal, Apa Maksudnya?

Hari ini, giliran Indonesia yang diwakili Menlu Retno Marsudi berbicara soal pendudukan Israel di hadapan ICJ.