Sepekan PSBB Ketat, Politikus PDIP: Belum Maksimal

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelanggar protokol kesehatan saat menjalani sidang di tempat saat terjaring dalam Operasi Yustisi Protokol COVID-19 di kawasan Jati Padang, Jakarta, Kamis, 17 September 2020. Polda Metro Jaya mencatat hingga Selasa (15/9) telah memberikan sanksi terhadap 9.734 pelanggar PSBB Jakarta dengan nilai denda sebesar Rp88,6 juta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Pelanggar protokol kesehatan saat menjalani sidang di tempat saat terjaring dalam Operasi Yustisi Protokol COVID-19 di kawasan Jati Padang, Jakarta, Kamis, 17 September 2020. Polda Metro Jaya mencatat hingga Selasa (15/9) telah memberikan sanksi terhadap 9.734 pelanggar PSBB Jakarta dengan nilai denda sebesar Rp88,6 juta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai penerapan PSBB ketat yang berlangsung saat ini masih sama dengan masa transisi.

    Menurut Jhonny satu pekan pelaksanaan PSBB, perubahan hanya tampak di restoran-restoran yang tidak melayani makan di tempat. "Seperti transisi seperti itu juga, yang patuh baru restoran karena takut ditindak," ujarnya saat dihubungi, Senin 21 September 2020.

    Jhonny mengatakan tingkat kepatuhan restoran atau cafe terhadap penerapan PSBB ketat cukup tinggi dibanding sektor lainnya.
    Hal ini karena ketegasan pihak Satpol PP menindak jika ditemukan pelanggaran, mulai dari ditutup sementara, sanksi denda hingga diancam pencabutan izin.

    Jhonny menyatakan seharusnya ketegasan Satpol PP tersebut merata di seluruh sektor dan kalangan, agar pelaksanaan PSBB ketat ini efektif. Namun kata dia, ketegasan Pemerintah DKI belum maksimal dan menyeluruh.

    Jhonny berpendapat pelaksanaan PSBB ketat hanya menyentuh permukaan saja, yaitu di perkantoran, mal, hingga restoran dan cafe.

    Sedangkan di lapis bawah seperti di permukiman padat penduduk, perkampungan masih rendah, padahal di sana potensi penularan Covid-19 cukup tinggi.

    "Saya lihat DKI masih berkutat di permukaan, contohnya penindakan pengawasan belum sampai ke komunitas kampung-kampung, di wilayah itu pengawasan kurang, padahal sumber penularan banyak ditemukan di situ," katanya.

    Selain itu, Jhonny menyebutkan, tingkat kesadaran warga di perkampungan juga masih rendah, hal ini juga disebabkan oleh kondisi ekonomi yang membuat warga harus berkegiatan dan bekerja di luar rumah.
    "Kondisinya sulit mau makan atau kesehatan sehingga tidak takut lagi dengan Covid," katanya.

    Menurut Jhonny, Pemerintah DKI harus memiliki prioritas pengawasaan di kawasan pemukiman padat perkampungan, dan melibatkan RT/RW dan tokoh masyarakat setempat agar kedisplinan terhadap protokol kesehatan bisa menjadi suatu gerakan sosial.

    "PSBB ini alat, alat untuk disiplin, kalau dilaksanakan dengan tegas dan merata untuk seluruh kalangan, jadi ini barang bisa menekan Covid," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Badan Sering Lemas, Waspada 7 Penyakit ini

    Jangan anggap sepele badan sering lemas. Kondisi tersebut bisa jadi salah satu indikasi dari adanya gangguan atau penyakit tertentu dari yang rin