TEMPO.CO, Depok -Bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna – Afifah Alia resmi mengganti Visi Misinya untuk Pilkada Depok 2020.
Yang paling terlihat dalam penggantian visi misi itu adalah pertarungan program unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat.
Seolah tak ingin kalah dengan rivalnya, Mohammad Idris – Imam Budi Hartono yang menawarkan bantuan dana Rp 5 Miliar ke masing-masing kelurahan jika terpilih, pasangan Pradi-Afifah pun tergoda untuk menggaet hati pemilih dengan juga menawarkan program serupa.
Bedanya, pasangan Pradi-Afifah menawarkan program uang Rp 500 juta yang akan disebar ke tiap-tiap RW melalui program RW membangun.
“RW membangun : Alokasi hingga Rp 500 juta untuk disetiap RW di Kota Depok,” tulis poin pertama program unggulan Pradi-Afifah terbaru.
Baca juga: Daftar Pemilih Sementara Pilkada Depok 1.230.341 Orang
Hal ini pun lantas mengundang komentar dari Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi. Ia mengatakan, program yang ditawarkan oleh para petarung Pilkada Depok 2020 tidak mencerminkan kecerdasan pemimpin.
“Apakah tidak ada program yang lebih mencerdaskan. Padahal kita sangat faham kota depok merupakan kota berbagai (potensi) kemajuan, kampus yang tidak sedikit, banyak tokoh nasional juga tinggal di depok dan kota yang bersinggungan dengan ibukota republik kita,” kata Yusfitriadi kepada Tempo, Senin 21 September 2020.
Yusfitriadi mengatakan, program yang ditawarkan oleh para pasangan calon sangat miris dan naif, karena mengukur hati masyarakat dengan uang.
“Saya melihat (dari) program tersebut, warga depok akan sangat mudah diiming-imingi oleh uang dalam menentukan pilihan pemimpinnya. Apakah warga depok senaif itu,” kata Yusfitriadi.
Sebelumnya, tawaran uang jika terpilih menjadi kepala daerah lebih dahulu diwacanakan oleh Idris-IBH.
Ketua Tim Pemenangan Idris-IBH, Hafid Nasir mengatakan, ada 10 program janji kampanye yang dibawa oleh pasangan Idris-IBH, salah satunya yakni dana Rp 5 miliar per kelurahan.
Janji kampanye tersebut, dimaksudkan untuk program pemberdayaan masyarakat. Nantinya dana tersebut dapat digunakan berbagai macam program pemberdayaan di tingkat kelurahan.
“Ya, jadi dana Rp 5 miliar sebenarnya lebih kepada bisa melakukan berbagai macam program pemberdayaan di tingkat kelurahan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok,” kata Hafid kepada wartawan, Rabu 9 September 2020.
Hafid menilai, selama ini program pemerintah kota dianggap kurang efektif dalam menjangkau masyarakat, karena hanya bersifat pelatihan dan kurangnya pendampingan. Sehingga dengan disalurkannya dana kelurahan tersebut dapat menjangkau seluruh masyarakat utamanya terhadap berbagai macam bentuk pendampingan.
“Kelurahan menjadi klaster kecil, berbagai macam program pembinaan hingga berbagai macam bentuk pendampingan, bisa lebih intens dan massif dilakukan, jadi tidak hanya sekedar pelatihan yang dilakukan tapi bagaimana bentuk pelatihan ini ada program pendampingan sehingga tingkat keberhasilan bisa tercapai diatas 80 persen,” kata Hafid.
Hafid mengatakan, dalam meningkatkan pembangunan kota, fokus tidak melulu harus infrastruktur melainkan pembangunan Sumber Daya Manusia. Salah satu tujuan dari dana Rp 5 miliar per kelurahan ini adalah pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Kota Depok.
“Untuk meningkatkan kesejahteraan tidak harus dari sisi infrastruktur, kami ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat, memang infrasturktur tidak kalah penintingnya, selain infrastruktur juga ada upaya pembanganan dari sisi non infrastruktur, termasuk SDM, pemberdayaan warga masyarakat ditingkat kelurahan, meningkatkan produktifitas, dan inovasi,” kata Hafid.
Hafid mengakui, Kota Depok minim sumber daya alam, sehingga dalam memajukan kota diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni. “Menurut saya Depok ini tertumpuk pada SDM, kita tidak punya sumber daya alam, sehingga SDM lah yang kita realisasi,” kata Hafid.
ADE RIDWAN YANDWIPUTRA
