Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ingatkan Anies Baswedan, DPRD: Jangan Pelit Keluarkan Anggaran Banjir

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Sejumlah kendaraan melintasi genangan air yang merendam jalan Karet Pasar Baru Timur 1, di kawasan Karet Tengsin, Jakarta, Senin, 21 September 2020. Hujan lebat yang mengguyur kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya pada Senin (21/9) sore mengakibatkan sejumlah ruas jalan Ibu Kota tergenang air. Foto: Istimewa
Sejumlah kendaraan melintasi genangan air yang merendam jalan Karet Pasar Baru Timur 1, di kawasan Karet Tengsin, Jakarta, Senin, 21 September 2020. Hujan lebat yang mengguyur kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya pada Senin (21/9) sore mengakibatkan sejumlah ruas jalan Ibu Kota tergenang air. Foto: Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendorong Gubernur Anies Baswedan mempercepat pencairan program penanggulangan banjir di Ibu Kota.

"Saya berharap gubernur menginstruksikan jajarannya terkait pencairan anggaran. Jangan pelit keluarkan anggaran banjir," kata Ida saat dihubungi, Rabu, 23 September 2020.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan pemerintah jangan beralasan bahwa anggaran saat ini bakal difokuskan untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Menurut dia, anggaran penanggulangan banjir tidak kalah penting dari penanganan wabah ini.

"Jangan buat alasan semua untuk menanggulangi Covid-19. Saya juga tidak mau dengar bahwa gubernur dan jajarannya alasan konsentrasi Covid-19."

Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp 5,2 triliun untuk program penanggulangan banjir hingga tahun 2022. Anggaran tersebut nantinya bakal didapatkan dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur badan usaha dari Kementerian Keuangan.

"Total keseluruhan anggaran yang di ajukan itu untuk pengendalian banjir dari 2020 sampai 2022," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf dalam rapat pengendalian banjir yang diunggah di akun YouTube DKI, Rabu, 5 Agustus 2020.

Pemerintah DKI mendapatkan pinjaman dari PT SMI untuk program pemulihan ekonomi nasional sekitar Rp 12,5 triliunan. Pinjaman akan diberikan bertahap selama dua tahun. Tahun ini, kata dia, anggaran yang dibutuhkan untuk program penanggulangan banjir mencapai Rp 1,72 triliun, tahun depan Rp 2,83 triliun dan tahun 2022 mencapai Rp 744,3 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggaran tahun ini, bakal digunakan untuk pembangunan polder pengendali banjir yang isinya perencanaan dan kontruksi polder. Anggarannya mencapai Rp 183,3 miliar.

Pemerintah rencana akan melakukan pembuatan polder di Muara Angke, Kali Betik, Teluk Gong, Green Garden, Mangga Dua, Marunda, Pulomas, dan Kamal.

Selain itu, pemerintah akan merevitalisasi pompa pengendali banjir yang menjadi kewenangan daerah yang tersebar di lima wilayah Ibu Kota. "Anggaran revitalisasi pompa tahun ini Rp 111 miliar," ujarnya.

Pemerintah juga menganggarkan Rp 229,2 miliar untuk pembangunan waduk pengendali banjir. Kemudian tahun ini pemerintah telah memprogramkan peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sebesar Rp 552 miliar dan pembangunan vertikal drainase atau sumur resapan Rp 750 miliar.

Selain itu, pemerintah juga telah memprogramkan pembangunan flood supporting informastion system atau sistem informasi banjir. Tahun ini, pemerintah akan membeli alat ukur curah hujan untuk 10 lokasi dan tahun 2021 di 35 lokasi.

Pemerintah juga akan membeli alat pengukur debit di 13 aliran kali, serta memasang kamera pengintai di 20 lokasi tahun ini dan tahun 2021 di 40 lokasi. Anggaran sistem informasi banjir tahun ini dianggarkan Rp 1,6 miliar dan tahun depan Rp 4 miliar. "Itu tujuannya untuk membeli alat pengukur debit alat ukur curah hujan dan CCTV."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Isu Munculnya Selat Muria Mengemuka, BRIN: Perlu Riset Cuaca Ekstrem dan Penurunan Tanah

7 jam lalu

Peta satelit wilayah sebaran banjir di pantai utara Jawa Tengah pada Maret 2024 dari Google Earth Engine yang dihubungkan dengan muncul kembalinya Selat Muria. Istimewa
Isu Munculnya Selat Muria Mengemuka, BRIN: Perlu Riset Cuaca Ekstrem dan Penurunan Tanah

Selat Muria merupakan selat yang pernah ada, yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Muria.


Jembatan Little Semanggi di Bandara Soekarno-Hatta Dioperasikan H-5 Lebaran, Polisi: Atasi Kemacetan

20 jam lalu

Jembatan layang Little Semanggi di Bandara Soekarno-Hatta yang akan segera dioperasikan pada H-5 Lebaran 2024. Dok istimewa
Jembatan Little Semanggi di Bandara Soekarno-Hatta Dioperasikan H-5 Lebaran, Polisi: Atasi Kemacetan

Jembatan berbentuk setengah daun semanggi ini dibangun di depan pintu masuk serta menghubungkan dua jalan yang mengelilingi Bandara Soekarno-Hatta.


Isi Lengkap Pidato Anies Baswedan dalam Sidang Perdana Perkara Sengketa Pilpres di MK

22 jam lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Isi Lengkap Pidato Anies Baswedan dalam Sidang Perdana Perkara Sengketa Pilpres di MK

Anies Baswedan berharap Hakim Konstitusi dapat memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2024 dengan seadil-adilnya.


Hari Ini MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Jadwal dan Agendanya

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Hari Ini MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Jadwal dan Agendanya

Berdasarkan jadwal yang dibagikan di laman resmi MK, sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilpres 2024 terbagi dalam dua sesi.


Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Pengamat politik menilai, Anies Baswedan harus berhati-hati jika maju ke kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024.


Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

1 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 24 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.


Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

1 hari lalu

Presenter Raffi Ahmad bersama pengacaranya Hotman Paris dan rekanya, Roffi saat memberikan keterangan soal tudingan National Corruption Wach (NCW) kasus pencucian uang, Menteng, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Dalam keteranganya Raffi membantah tudingan Ketua Umum NCW Hanifa Sutrisna atas tudingan pencucian uang senilai ratusan miliar tersebut, Pihak Raffi juga mengundang Hanifa NCW untuk membuktikan kalau tuduhan tersebut memang benar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

Hotman Paris menilai gugatan Anies-Muhaimin tidak substansial karena 90 persen surat permohonan tersebut hanya membahas soal bantuan sosial


Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

1 hari lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

Timnas Anies-Muhaimin menilai cara pandang tim hukum pasangan Prabowo-Gibran itu menyesatkan serta mengkhianati konstitusi dan penegakan demokrasi.


5 Poin Pidato Anies di MK: Penyimpangan dari Puncak Kekuasaan hingga Ungkap Harapannya

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
5 Poin Pidato Anies di MK: Penyimpangan dari Puncak Kekuasaan hingga Ungkap Harapannya

Anies Baswedan menilai proses Pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.


Pemprov DKI Jakarta Benahi Infrastruktur dan Operasional Sarana Banjir

1 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Pemprov DKI Jakarta Benahi Infrastruktur dan Operasional Sarana Banjir

Langkah-langkah ini disusun dalam program penanganan banjir yang menjadi bagian dari rencana aksi roadmap untuk penyusunan RPJPD 2025-2045.