TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juani Yusuf akan memaksimalkan penggunaan pompa hingga sumur resapan untuk pengendalian banjir Jakarta.
Langkah-langkah pengendalian banjir Jakarta itu tertuang dalam instruksi Gubernur Nomor 55 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim.
"Sejak Maret kami sudah mulai kerja. Ketika sekarang mau datang hujan, kami harus siap. Pada tahun ini, rencananya akan datang 19 pompa bergerak (mobile) yang saat ini tengah dalam proses lelang," kata Juaini Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Kamis 24 September 2020.
Pada saat ini, DKI memiliki 478 unit pompa pengendali banjir. Meski rata-rata sudah berusia di atas 10 tahun, hanya dua sampai tiga persen pompa yang rusak. Sisanya bisa berfungsi baik.
Selain pemeliharaan pompa, DKI juga mempercepat pembangunan sumur resapan di lokasi rawan genangan. Termasuk di gedung milik Pemprov DKI Jakarta, seperti di kantor kelurahan, kecamatan, puskesmas dan sebagainya.
Baca juga: 5 Fakta dalam Instruksi Gubernur Anies tentang Banjir Akan Datang Lebih Cepat
Rencananya akan terdapat 300 sumur resapan yang dibangun tahun ini. Sedangkan jumlah keseluruhan dari total tahun sebelumnya sudah mencapai sekitar tiga sampai empat ribu titik.
"Kami masih data di masing-masing wilayah berapa jumlah sumur resapan yang sudah dibangun tahun ini. Kami masih usahkan adanya penambahan vendor untuk mempercepat pembuatan sumur resapan tersebut," ucapnya.
Soal pembebasan lahan untuk pengendalian banjir, Juaini menyebut sudah sampai pada proses pembayaran seperti di pinggiran Kali Sunter, Ciliwung, dan Jati Kramat. Sementara untuk kali Pesanggrahan dan sebagian Ciliwung sudah terbayarkan.
"Ini masih terus kami upayakan percepatannya, karena untuk pembebasan lahan perlu kehati-hatian. Karena surat harus diteliti benar. Kami harus kerja sama dengan BPN. Kalau BPN menganggap suratnya komplit baru kami bayar," kata Juaini.
DKI juga mempunyai 8 ribu pasukan ditambah dengan ASN yang membantu untuk mempercepat pengendalian banjir ketika hujan datang. Ribuan pasukan tersebut sudah berjaga di titik rawan saat mendung tiba.
Dalam Ingub yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 15 September Nomor 52 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim itu meminta agar seluruh Lurah, Camat, Walikota hingga Kepala Dinas untuk mengebut semua program penangan banjir. Anies mengingatkan adanya perubahan iklim yang membuat musim hujan diperkirakan terjadi lebih awal dari biasanya.
"Dengan terjadinya peningkatan intensitas hujan akibat perubahan iklim, diperlukan percepatan peningkatan pengendalian banjir Jakarta yang responsif, adaptif, dan memiliki resiliensi atas resiko banjir yang dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang, baik dari segi peningkatan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial," kata Anies Baswedan dalam Ingub tersebut.
Dalam Ingub tersebut ditekankan untuk pembangunan sistem deteksi dan peringatan dini serta sistem penanggulangan banjir. Serta arahan untuk memastikan infrastruktur pengendalian banjir yang sudah ada selalu beroperasi dalam kapasitas optimal.
"Mempercepat pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang belum terealisasi," tulis Ingub tersebut.
Anies Baswedan juga menginstruksikan pemenuhan kewajiban dan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam pengendalian banjir. Termasuk ketersediaan kebutuhan fisik dan melakukan terobosan penyerapan anggaran untuk pengendalian banjir Jakarta.
