Anies Perpanjang PSBB Ketat, Politikus PDIP Sebut Tidak Ada Pilihan Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menilai tidak ada pilihan lain selain memperpanjang penerapan PSBB ketat untuk menekan angka penularan kasus Covid-19 di Jakarta. "Jika tidak setuju, nyatanya hanya itu instrumen yang dimiliki saat ini walau pun gagal menekan Covid-19," ujar Gilbert saat dihubungi, Jumat 25 September 2020. Gilbert mengaku menjawab PSBB pasti diperpanjang jika ditanya apakah PSBB diperpanjang. 

Gilbert meminta Pemerintah DKI mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan dalam PSBB ketat jilid II kemarin, karena jumlah penambahan harian kasus Covid-19 di Jakarta masih tinggi. Data terakhir menunjukan kemarin jumlah kasus baru Covid-19 tercatat 1.133 dengan total kasus positif saat ini sudah mencapai 68.638. 

Anggota Komisi B itu menyoroti kebijakan Pemerintah DKI di sektor transportasi belum terukur sehingga belum berdampak dalam menekan angka penularan Covid-19. Menurut Gilbert, kebijakan di sektor transportasi hanya berdampak pada pengurangan kepadatan lalu lintas.

Gilbert mengatakan Pemerintah DKI seharusnya belajar dari kegagalan PSBB transisi, khususnya kebijakan di sektor transportasi. Banyak kebijakan selama PSBB transisi lalu yang membuat kondisi wabah Covid-19 di Jakarta memburuk, seperti kebijakan pembatasan penumpang hingga ganjil genap.

Gilbert meminta Pemerintah DKI segera mengevaluasi kebijakan PSBB di sektor transportasi, agar penanganan Covid-19 di Jakarta berjalan dengan maksimal. "Sudah saatnya mengevaluasi manfaat kebijakan transportasi Covid-19, apakah memperburuk kondisi secara keseluruhan."

Gubernur Anies Baswedan memutuskan memperpanjang PSBB ketat selama 14, terhitung dari 27 September - 11 Oktober 2020. Menurut dia jika tidak ada pembatasan ketat kasus aktif diprediksi mencapai 20 ribu pada awal November, dengan penambahan kasus baru sekitar 2.000 sehari.