DPRD DKI Kebut Perda Penanggulangan Covid-19, Target Disahkan Pekan Depan

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga yang melanggar aturan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengenakan rompi bertuliskan

    Warga yang melanggar aturan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengenakan rompi bertuliskan "Pelanggar PSBB" saat terjaring Operasi Tertib Masker di kawasan Kota Tua, Jakarta, Minggu (27/9/2020). Berdasarkan data Litbang Satpol PP DKI Jakarta sejak Senin (14/9) tercatat sebanyak 19.361 warga menerima sanksi sosial dan 1.449 warga membayar denda dengan total Rp229.575.000 karena melanggar aturan PSBB tidak mengenakan masker. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.Writ

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berencana merampungkan pembahasan rancangan Perda Penanggulangan Covid-19 dalam sepekan. Ditargetkan Perda Covid-19 itu bisa disahkan pada pekan depan. 

    Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan Rabu pekan ini telah diagendakan pandangan umum fraksi dan jawaban gubernur atas peraturan daerah yang akan menjadi patung hukum penerapan sanksi pelanggaran PSBB itu.

    "Setelah itu langsung pembahasan naskah akademiknya. Di jadwal ditargetkan sepekan selesai pembahasan dan disahkan," kata Pantas saat dihubungi, Senin, 28 September 2020.

    Pantas mengatakan usulan Perda Covid-19 menjadi prioritas untuk segera diselesaikan karena pandemi belum bisa diperkirakan kapan bakal berakhir. Perda itu nantinya bakal menjadi kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani wabah dan penegakan hukum bagi pelanggaran aturan.

    Baca juga: 77 Ribu Pelanggar PSBB Kena Operasi Yustisi, Sanksi Baru: Melafalkan Pancasila

    Salah satu yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta untuk dimasukkan ke dalam perda tersebut adalah hukuman pidana bagi pelanggar protokol kesehatan PSBB Jakarta.

    Menurut Pantas, usulan itu harus dibahas dengan teliti karena perda Penanggulangan Covid-19 punya batasan dalam memberikan sanksi pidana. "Sanksi pidana masih bisa dimasukkan dengan ancaman maksimal tiga bulan penjara saja kalau di perda. Sebab perda punya batasan dalam pemberian sanksi pidana," ucapnya.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.