TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyindir Gubernur DKI Anies Baswedan baru bekerja mengantisipasi banjir saat sejumlah wilayah Ibu Kota sudah terendam genangan. Prasetyo menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lamban dan tak serius dalam menangani banjir.
Ketua DPRD DKI itu mengatakan, antisipasi banjir Jakarta seharusnya dilakukan sejak jauh hari. “Ini bukan lagi memikirkan kebijakan populer atau tidak populer. Tapi ini kepentingan semua warga, nasib hidup warga Jakarta,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Senin, 28 September 2020.
Meski Jakarta belum memasuki musim hujan, curah hujan tinggi pada Ahad pekan lalu membuat sebagian wilayah Jakarta kebanjiran. Bahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca potensi hujan hingga Selasa besok.
Dalam prakiraan cuacanya, BMKG memprediksi cuaca ekstrem akibat peralihan musim akan terjadi hingga Oktober. Curah hujan, menurut BMKG, juga akan lebih tinggi dan basah dibanding tahun sebelumnya.
Baca juga: BMKG: Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Lebat Hingga 29 September
Prasetyo mengatakan sejak beberapa tahun lalu mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas Pemprov DKI Jakarta. Hal itu terlihat dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun terakhir.
Bahkan tahun ini Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI sempat tak memiliki anggaran untuk penanganan banjir. “Saya sudah katakan berkali-kali masalah Jakarta itu dari dulu dua, macet dan banjir, Karena itu saya menyetujui dibentuknya Pansus Banjir. Perlu keseriusan untuk masalah banjir ini,” kata Prasetyo.
Menurut Prasetyo, daerah rawan banjir di DKI Jakarta hingga September 2020 tercatat sebanyak 82 kelurahan. Jumlah itu naik dari awal tahun yang berjumlah 56 kelurahan. Ia menilai lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar menjadi salah satu penyebab genangan air terjadi saat hujan.
Contohnya, revitalisasi trotoar di sepanjang Jalan Pangeran Diponegoro mengakibatkan penyumbatan tali air. "Di awal tahun lalu Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di kawasan Menteng Jalan Diponegoro. Penyebabnya karena pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya,” kata dia.
Selain pengawasan, politikus PDI Perjuangan itu mendorong Pemprov DKI mengoptimalkan alokasi dana pinjaman sebesar Rp12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), termasuk untuk penanganan banjir.
Ketua DPRD DKI itu menyarankan Anies Baswedan untuk meningkatkan penanganan banjir Jakarta. "Dengan ketersediaan anggaran, sudah saatnya Pak Gubernur memperbaiki manajemen, standar prosedur untuk penanganganan banjir," tuturnya.
