Pembahasan Anggaran Mandek, Fraksi PSI DPRD Nilai Pemerintah DKI Lalai

DPRD DKI Jakarta. statistik.jakarta.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, menganggap pemerintah DKI Jakarta lalai mengenai pembahasan anggaran daerah. Dia mengkritik sikap eksekutif yang tak kunjung menyerahkan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021.

"Menurut saya sudah lalai, karena sudah berapa bulan," kata dia saat dihubungi, Selasa, 29 September 2020. Bahkan, Pemerintah DKI tidak juga merampungkan APBD-Perubahan (APBD-P) 2020.

Pembahasan APBD-P 2020 biasanya terlebih dulu digelar sebelum masuk ke rancangan APBD 2021. Hingga saat ini, belum ada pembahasan anggaran apapun. Padahal, tiga bulan lagi sudah memasuki tahun baru.

PSI mendorong Pemerintah DKI menyegerakan pembahasan dua anggaran itu. Idris mengatakan DKI tidak bisa beralasan sibuk menangani pandemi Covid-19, sehingga anggaran terbengkalai. Sebab, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah memiliki tugas masing-masing.

"Apakah Bapedda dan BPKD sepenuhnya menangani pandemi? Kan enggak.” Menurut dia, yang 100 persen menangani pandemi adalah aparat kelurahan, dan kecamatan. “Malah fungsi-fungsi perencanaan sebenarnya masih bisa berjalan," kata anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD ini.






Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

4 jam lalu

Menteri PUPR Minta Anggaran Pembangunan Infrastruktur Tak Hanya Bersumber dari APBN

Selain dari APBN, pendanaan untuk pembangunan infrastruktur bisa digali dari pembiayaan kreatif.


APBD Mengendap di 7 Provinsi, Mendagri: 2024 Mau Pilih Kepala Daerah Seperti Itu?

1 hari lalu

APBD Mengendap di 7 Provinsi, Mendagri: 2024 Mau Pilih Kepala Daerah Seperti Itu?

Tito menuturkan, dengan sisa waktu kurang lebih 30 hari lagi, daerah-daerah tersebut akan sulit untuk merealisasikan serapan APBD di atas 70 persen.


Terpopuler Bisnis: Kaesang Pangarep Akan Bagikan Voucher Gratis, Jokowi Sayangkan APBD Mengendap Rp 278 T

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Kaesang Pangarep Akan Bagikan Voucher Gratis, Jokowi Sayangkan APBD Mengendap Rp 278 T

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 30 November 2022 antara lain tentang Kaesang Pangarep akan memberikan 3 ribu voucher gratis.


Minta DKI Optimalisasi Trotoar untuk Kurangi Kemacetan, PSI: Kita Jangan Mundur

1 hari lalu

Minta DKI Optimalisasi Trotoar untuk Kurangi Kemacetan, PSI: Kita Jangan Mundur

Politikus PSI minta pembangunan jangan berhenti hanya pada pelebaran trotoar, karena justru akan membuat kemacetan bertambah parah.


Terkini Bisnis: Modus Pembobolan Rekening Bank, Provinsi dengan UMP Terendah

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Modus Pembobolan Rekening Bank, Provinsi dengan UMP Terendah

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 30 November 2022 antara lain tentang modus pembobolan rekening bank.


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

1 hari lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.


DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

2 hari lalu

DPRD Sebut Pembahasan APBD DKI 2023 Berliku, Kuras Tenaga, hingga Pembengkakan Anggaran

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mensyukuri pengesahan APBD DKI 2023 yang berlangsung kemarin.


Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

2 hari lalu

Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat 2024 Rp 585 T, Naik 24,4 Persen dari Tahun Sebelumnya

Pemerintah menetapkan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) atau kredit bersubsidi sebesar Rp585 triliun pada 2024.


Dana Operasional RT - RW DKI Jakarta Naik, PSI Setuju karena Dia Sering Keluar Uang Sendiri

2 hari lalu

Dana Operasional RT - RW DKI Jakarta Naik, PSI Setuju karena Dia Sering Keluar Uang Sendiri

PSI DPRD DKI Jakarta menyetujui peningkatan dana operasional tugas dan fungsi para petugas lingkungan termasuk RT/RW.


APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

2 hari lalu

APBD DKI 2023 Disahkan Rp 83,78 Triliun, Berikut Rinciannya

Pembengkakan rancangan APBD DKI hingga Rp 1,2 triliun bakal ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) DKI.