TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar 100 orang dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda 27 Juli mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/6). Mereka mendukung calon gubernur DKI pilihan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputeri. Meski DPP PDI Perjuangan sudah mencalonkan Sutiyoso menjadi gubernur kembali, menurut Ketua Umum DPP GP 27 Juli A Fikri, mereka tidak menyebut figur calon gubernur yang didukung Megawati. Namun, siapa pun calon gubernur pilihan Mega, DPP GP 27 Juli akan mendukungnya. "Kita mendukung calon gubernur pilihan Ibu Mega, karena pilihan itu sudah dipertimbangkan masak-masak dan kebijakan Ibu Mega bukan rekayasa," ujar Fikri lantang di depan anggotanya. Massa GP 27 Juli ini juga menggelar pelbagai spanduk yang di antaranya berbunyi "Menentang Pilihan Ibu Mega = Pengkhianat Partai", "Siap Amankan Cagub Pilihan Ibu Mega", "Jangan Politisasi Kasus 27 Juli". Dalam butir pernyataannya, DPP GP 27 Juli mendukung sepenuhnya kebijakan Ketua Umum PDI P untuk menentukan figur pilihan calon gubernur yakni yang berlatar belakang purnawirawan militer dan berpengalaman serta layak menjadi gubernur Jakarta. Saat hendak menemui anggota dewan, para pengurus DPP diantaranya A Fikri dan Sekretaris Jenderel Djoko Purwanto sempat dihadang puluhan pemuda yang mengaku kader PDI Perjuangan. "Yang mendukung Sutiyoso itu yang pengkhianat 27 Juli. Kami kader PDI Perjuangan menentang Megawati kalau mencalonkan Sutiyoso," kata mereka sambil teriak-teriak. Puluhan pemuda yang mengaku kader PDI P itu memang sudah menunggu massa GP 27 Juli yang datang ke DPRD Jakarta. Hanya sekitar satu jam berorasi, massa GP 27 Juli akhirnya membubarkan diri meninggalkan gedung parlemen dengan penjagaan ketat aparat keamanan dari Polda Metro Jaya. GP 27 Juli pimpinan A Fikri juga pernah berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta beberapa waktu lalu. Namun aksi mereka saat itu berbeda yakni meminta Sutiyoso diseret ke pengadilan karena dianggap bertanggung jawab dalam kasus 27 Juli. (FX Dimas Adityo-Tempo News Room)
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing
1 detik lalu
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing
Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.
5 Tempat Wisata PIK 2: Ada Taman Mangrove Hingga Kuliner Tionghoa
1 menit lalu
5 Tempat Wisata PIK 2: Ada Taman Mangrove Hingga Kuliner Tionghoa
Akses lokasi yang mudah ke PIK 2 juga sangat cocok bagi warga kota yang tidak memiliki banyak waktu untuk berlibur sehingga dapat menghemat waktu.
Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya
9 menit lalu
Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya
Industri ekonomi digital terus mencuat, diketahui untung triliunan rupiah pemerintah terima dari hasil pajak ekonomi digital.
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini
10 menit lalu
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini
Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?
Cara Login WhatsApp Web Tanpa Kode QR
11 menit lalu
Cara Login WhatsApp Web Tanpa Kode QR
Kini masuk ke akun di WhatsApp Web menjadi lebih mudah dengan opsi Tautan dengan nomor telepon tanpa kode QR.
Ferienjob: TPPO, Salah Prosedur atau Penipuan?
16 menit lalu
Ferienjob: TPPO, Salah Prosedur atau Penipuan?
Polisi menyebut kasus Ferienjob atau magang mahasiswa di Jerman sebagai TPPO, sementara Migrant Watch menyebutnya salah prosedur.
Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba, KPK Berharap Bukan Modus Hindari Pengetatan Aturan
19 menit lalu
Syahrul Yasin Limpo Pindah ke Rutan Salemba, KPK Berharap Bukan Modus Hindari Pengetatan Aturan
Hakim Pengadilan Tipikor mengabulkan permohonan Syahrul Yasin Limpo untuk pindah rumah tahanan dari Rutan KPK ke Rutan Salemba
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya
20 menit lalu
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya
RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS
Jepang Waspadai Lonjakan Kasus Radang Tenggorokan, Berpotensi Pandemi?
24 menit lalu
Jepang Waspadai Lonjakan Kasus Radang Tenggorokan, Berpotensi Pandemi?
Otoritas kesehatan Jepang telah memperingatkan adanya lonjakan infeksi radang tenggorokan yang berpotensi mematikan
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia
24 menit lalu
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia
Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.