Fraksi PAN Usulkan Prosedur Isolasi Mandiri dan Bansos BLT Masuk Perda Covid-19

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas merapikan ruang isolasi mandiri pasien Covid-19 di Gelanggang Remaja Kecamatan Pademangan, Jakarta, Ahad, 27 September 2020. Tempat tersebut juga menjadi percontohan graha sehat mandiri pasien Covid-19 di DKI Jakarta berdasarkan kajian dari Dewan Riset DKI Jakarta. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Petugas merapikan ruang isolasi mandiri pasien Covid-19 di Gelanggang Remaja Kecamatan Pademangan, Jakarta, Ahad, 27 September 2020. Tempat tersebut juga menjadi percontohan graha sehat mandiri pasien Covid-19 di DKI Jakarta berdasarkan kajian dari Dewan Riset DKI Jakarta. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta -Fraksi PAN DPRD DKI mengusulkan agar tata cara isolasi mandiri dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) diatur dalam Rancangan Perda Covid-19.

    Pasalnya selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)  di DKI, aktivitas warga yang selama ini hanya didasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) masih kurang memadai dan kurang kuat sehingga berdampak terhadap ketidakpastian di berbagai sektor kehidupan masyarakat,  kata anggota Fraksi PAN DPRD DKI Riano P Ahmad di Jakarta, Rabu, 30 September 2020.

    Untuk prosedur isolasi mandiri bagi pasien yang terpapar pandemi Covid-19. Hal itu penting agar aturan mengenai isolasi mandiri tidak sewaktu-waktu berubah.

    "Prosedur dan mekanisme isolasi mandiri yang perlu kepastian, sehingga tidak membingungkan masyarakat," ujar dia.

    Selain itu, kata dia, Raperda Penanganan COVID-19 juga perlu memperjelas jaminan kesehatan bagi setiap warga yang terpapar, karena Pemprov DKI harus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan terkait COVID-19 dan memasukkan prosedur pemakaman jenazah korban COVID-19.

    "Kami menekankan agar warga tidak dibebani dengan pembiayaan-pembiayaan yang justru semakin memberatkan masyarakat," ucap Riano.

    Tak hanya itu, lanjut Riano, dalam menerapkan PSBB Pemprov DKI juga tidak boleh diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi maupun pelaku usaha.

    PAN juga menekankan agar Pemprov memberi perhatian khusus terhadap keberlangsungan pendidikan dan pelaku UMKM di Jakarta mengingat masa pandemi yang diperkirakan masih lama.

    "Pastikan bantuan WIFI gratis untuk sekolah daring, serta aktivitas ekonomi warga dalam bentuk stimulus bagi UMKM," bebernya.

    Baca juga : Satpol PP Usulkan Perda Covid-19 DKI Atur Sanksi Progresif, Ini Sebabnya
    Yang tak kalah penting, kata Riano, selama masa PSBB, Pemprov DKI harus lebih baik lagi dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos), begitu juga dengan aturan dan sanksi bagi setiap penyimpangan di lapangan.

    Bagi pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan wewenang dengan melakukan penyelewengan bansos harus ditindak tegas.

    "Selama ini, kami masih mendengar keluhan dari masyarakat di bawah terkait bansos, kami mendapatkan banyak masukan dari warga terkait pungutan yang diambil oleh oknum pada saat pendistribusian Bansos," ungkapnya.

    Karenanya, Riano mengatakan, PAN juga merekomendasikan agar bansos juga diberikan dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai). Termasuk bagi tenaga kesehatan yang telah bertaruh nyawa dalam upaya penanggulangan COVID-19 yang sangat penting di tengah kesulitan masyarakat terdampak pandemi, di mana kebutuhan hidupnya yang serba kekurangan selama tujuh bulan terakhir.

    ANTARA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Operasi Ketupat 2021 Demi Menegakkan Larangan Mudik, Berlaku 6 Mei 2021

    Sekitar 166 ribu polisi diterjunkan dalam Operasi Ketupat 2021 untuk menegakkan larangan mudik. Mereka tersebar di lebih dari 300 titik.