Depok Berlakukan PSBB Proporsional hingga 27 Oktober 2020

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas gabungan melakukan operasi pembatasan aktivitas warga (PAW) di salah satu pusat perbelanjaan, Depok, Selasa, 8 September 2020. Pemerintah Kota Depok menerapkan pembatasan aktivitas warga untuk berkumpul hingga pukul 20.00 WIB dan kegiatan pusat pertokoan hingga pukul 18.00 WIB. ANTARA/Asprilla Dwi Adha

    Petugas gabungan melakukan operasi pembatasan aktivitas warga (PAW) di salah satu pusat perbelanjaan, Depok, Selasa, 8 September 2020. Pemerintah Kota Depok menerapkan pembatasan aktivitas warga untuk berkumpul hingga pukul 20.00 WIB dan kegiatan pusat pertokoan hingga pukul 18.00 WIB. ANTARA/Asprilla Dwi Adha

    TEMPO.CO, Jakarta - Kota Depok memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB proporsional hingga 27 Oktber 2020.

    Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Jawa Barat, Dadang Wihana mengatakan, pemberlakuan PSBB ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.575-Hukum/2020 tentang Perpanjangan Keenam PSBB secara Proposional di Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek).

    PSBB secara Proporsional dalam skala mikro, dilakukan sesuai level kelas kewaspadaan masing-masing daerah kabupaten/kota. Dadang mengatakan, PSBB dapat diperpanjang apabila masih terdapat bukti penyebaran Covid-19.

    Berdasarkan Status Kota Depok per 28 Oktober 2020 wilayah Bodetabek kembali masuk dalam risiko tinggi atau zona merah.

    Menurut Dadang, PSBB proporsional mencakup penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona penyebab Covid-19.

    Dadang menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Depok juga masih membatasi aktivitas warga di luar rumah dalam upaya menekan risiko penularan virus Corona.

    "Pemerintah Kota Depok mengoptimalkan peran Kampung Siaga COVID-19 dalam mendata dan mengawasi pendatang, menegakkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19, serta memastikan pembatasan sosial kampung siaga berbasis lingkungan rukun warga berjalan," ujar Dadang, Kamis 1 Oktober 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Uang Djoko Tjandra untuk Gaya Hidup Jaksa Pinangki

    Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga menerima uang banyak untuk mengurus fatwa bebas Djoko Tjandra