Ombudsman Kritik Kebijakan Stiker Isolasi Mandiri: Bisa Timbulkan Stigma

Reporter

Ilustrasi wabah virus corona (Covid-19) di Iran. Sumber: Reuters/asiaone.com

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Jakarta Raya mengkritik rencana Pemerintah DKI memasang stiker di rumah warga yang menjalani isolasi mandiri karena Covid-19. Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho, mengatakan pemasangan stiker isolasi mandiri bisa berdampak negatif terhadap orang tanpa gejala Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah.

"Malah akan membangun stigma, suspect covid jadi dikucilkan," kata Teguh melalui pesan teks, Jumat, 2 Oktober 2020.

Ombudsman mendorong pemerintah meningkatkan peran RT dan RW dalam membantu pengawasan ketimbang memasang stiker isolasi mandiri di rumah warga. Pemerintah, kata dia, bisa memberikan bantuan kepada RT/RW yang jadi pengawas orang yang menjalani isolasi mandiri.

"Yang pasti melibatkan RT dan RW tidak sebesar anggaran isolasi di hotel atau di rumah sakit."

Menurut Teguh, Pemerintah DKI mengubah rencana dan membolehkan warga isolasi mandiri karena tidak bakal sanggup membiayai seluruh pasien untuk mengkarantina diri di hotel atau fasilitas kesehatan milik pemerintah. Beban biaya dalam penanggulangan Covid-19 ini, kata dia, tak hanya untuk merawat pasien melainkan juga untuk biaya pelacakan hingga pendistribusian bantuan sosial yang membutuhkan anggaran besar.

"Bisa berantakan cash flow anggaran DKI kalau semuanya dipindahkan ke hotel atau fasilitas milik pemerintah." Isolasi di dalam rumah lebih baik dari sisi kenyamanan.

Teguh menegaskan bahwa selama isolasi mandiri yang dibutuhkan adalah pengawasan dan dukungan dari tetangga di lingkungan. Ombudsman mendorong pemerintah memaksimalkan pengawasan berbasis masyarakat.

Menurut Teguh, Pemerintah DKI juga telah memiliki program RW siaga yang bisa dimanfaatkan untuk mengawasi warga yang menjalani isolasi mandiri. Bahkan RW siaga juga bisa berperan untuk mengawasi pergerakan warga yang pulang atau mau berangkat keluar daerah.

Hal itu sesuai ketentuan orang yang dari luar kota harus isolasi mandiri 14 hari. “Tapi praktiknya mau PNS atau karyawan swasta sekarang bebas berangkat kapan pun tanpa harus isolasi mandiri."






Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

2 hari lalu

Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

Kepala Barantan Bambang menjelaskan penahanan 1.619 ton produk hortikultura dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha.


Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

2 hari lalu

Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

Kementan menyatakan 1.619 ton produk hortikultura telah melalui serangkaian tindakan karantina, serta dipastikan sehat dan aman.


Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

3 hari lalu

Kemensos Rancang Program Bansos untuk Lansia, Disabilitas dan Yatim Piatu Rp 493 Miliar

Kementerian Sosial sedang mencoba mengembangkan program bansos khusus untuk disabilitas, lansia, dan anak yatim piatu. Seperti apa bentuknya?


BSSN Diminta Segera Bongkor Identitas Bjorka, Pengamat Ingatkan Anggaran Sudah Naik

3 hari lalu

BSSN Diminta Segera Bongkor Identitas Bjorka, Pengamat Ingatkan Anggaran Sudah Naik

BSSN diminta segera membongkar sosok hacker Bjorka.


Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

3 hari lalu

Kemenkeu Catat Realisasi Bantuan Sosial Kartu Sembako Capai 74 Persen

Kemenkeu melaporkan realisasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako telah mencapai Rp33,41 triliun atau 74 persen.


Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

3 hari lalu

Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

Australia akan menghapus wajib isolasi mandiri di rumah lima hari untuk orang yang terinfeksi Covid-19, yang membuat ahli kesehatan khawatir


5 Fakta Pulau Reklamasi di Era Anies Baswedan

4 hari lalu

5 Fakta Pulau Reklamasi di Era Anies Baswedan

Anies Baswedan tak bisa mencabut izin pulau reklamasi di tiga pulau yang kadung dibangun. Ketiganya adalah pulau C, D, G yang sempat disegel Anies.


Bjorka Kembali Beraksi, Kali Ini Kepala BSSN Jadi Target

4 hari lalu

Bjorka Kembali Beraksi, Kali Ini Kepala BSSN Jadi Target

Kali ini Bjorka menyasar Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian.


1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

7 hari lalu

1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak.


Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

8 hari lalu

Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

Ombudsman RI mencatat kerugian yang dialami importir produk hortikultura akibat Badan Karantina yang menahan produk impor sejak 4 September 2022.