Riza Patria: Jumlah Warga Miskin Naik, Perlu Perlindungan Sosial Terintegrasi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas warga di bantaran Kali Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Rabu, 9 September 2020. Aktivitas ekonomi di era pandemi Covid-19 hampir tersendat seiring dengan banyaknya penutupan usaha yang berbuntut pada pemutusan hubungan kerja. TEMPO/Subekti.

    Aktivitas warga di bantaran Kali Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Rabu, 9 September 2020. Aktivitas ekonomi di era pandemi Covid-19 hampir tersendat seiring dengan banyaknya penutupan usaha yang berbuntut pada pemutusan hubungan kerja. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan program perlindungan sosial yang terintegrasi dan tepat sasaran harus segera dilaksanakan karena jumlah warga miskin Jakarta meningkat akibat pandemi Covid-19. "Urgent bagi kami membuat program perlindungan sosial yang terintegrasi dan tepat sasaran," kata dia dalam sambutan virtualnya pada peluncuran kertas Kebijakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial di Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2020.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka warga miskin Ibu Kota naik 1,11 persen. Dari 3,42 persen pada September 2019 meningkat jadi 4,53 persen pada Maret 2020.

    Pemerintah pusat dan DKI harus memasukkan keluarga miskin baru dalam jaminan perlindungan dan sosial. Untuk itulah, diperlukan program yang terintegrasi dan tepat sasaran.

    Pemerintah DKI, kata dia, telah melaksanakan program perlindungan sosial selama masa wabah Corona. Salah satunya dengan mendistribusikan bantuan sosial untuk 2,46 juta kepala keluarga terdampak Covid-19 di lima kota dan satu kabupaten DKI.

    Dia juga menyadari pentingnya pendataan yang baik agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Ahmad Riza Patria mempersilakan pelbagai pihak untuk memberikan saran. "Pemerintah DKI harus mampu turun tangan langsung melindungi warga terutama untuk miskin dan rentan miskin melalui skema bansos yang efektif dan tepat sasaran,” kata mantan anggota DPR itu. Apalagi di masa pandemi seperti ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.