Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Pemantau Bansos Jakarta Sebut 4 Masalah Pendataan Warga Miskin

image-gnews
Aktivitas warga di bantaran Kali Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Rabu, 9 September 2020. Aktivitas ekonomi di era pandemi Covid-19 hampir tersendat seiring dengan banyaknya penutupan usaha yang berbuntut pada pemutusan hubungan kerja. TEMPO/Subekti.
Aktivitas warga di bantaran Kali Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Rabu, 9 September 2020. Aktivitas ekonomi di era pandemi Covid-19 hampir tersendat seiring dengan banyaknya penutupan usaha yang berbuntut pada pemutusan hubungan kerja. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Pemantau Bansos Jakarta menyoroti masalah pendataan mandiri untuk mendaftar program keluarga harapan (PKH) khusus warga miskin. Anggota koalisi dari Perkumpulan Inisiatif, Ari Nurman, merinci empat poin persoalan.

Pertama ihwal persyaratan mendaftar sebagai penerima bansos melalui program PKH. Menurut dia, warga harus mengantongi surat rekomendasi pemerintahan setempat mulai dari tingkat terbawah.

Sayangnya, tutur dia, warga miskin kerap berpindah tempat tinggal, bahkan banyak yang tidak memiliki dokumen kependudukan.

"Jadi sulit berinteraksi dengan pemerintahan lokal. Mungkin surat-suratnya pun tidak ada," kata Ari dalam diskusi virtual, Jumat, 2 Oktober 2020.

Sejak pandemi Covid-19https://www.tempo.co/tag/pandemi-covid-19 pada Maret 2020, pemerintah pusat menyalurkan bantuan kepada penerima PKH setiap bulan. Sebelum pandemi, bantuan PKH dicairkan tiga bulan sekali.

Ari melanjutkan, kondisi warga yang nomaden lantas menyulitkan verifikasi dan validasi data oleh petugas setempat. Aspek verifikasi ini menjadi masalah kedua dalam pendataan mandiri.

Ketiga, musyawarah kelurahan tidak transparan. Maksudnya, tak ada penjelasan atau pemberitahuan mengapa pendaftar calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH ditolak.

Keempat, jika pendaftar lolos pun muncul masalah lain, yaitu pemeringkatan kesejahteraan. Koalisi menemukan, pemeringkatan dilakukan secara tertutup. Variabel kesejahteraan untuk menentukan pemeringkatan pun tidak jelas.

"Masih harus terganjal pemeringkatan yang tertutup, kriteria tidak jelas, tidak ada umpan balik bagi register," jelas dia.

Karena itulah, Koalisi Pemantau Bansos Jakarta meminta pemerintah menyempurnakan proses pendataan warga miskin. Ari menyampaikan harus ada perbaikan proses pendataan dan pemeringkatan calon KPM PKH yang lebih transparan serta responsif.

Selain itu, permudah proses pendaftaran aktif warga miskin. Hal ini mengingat pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi justru memunculkan orang miskin baru. Di Jakarta saja angka kemiskinan penduduk naik 1,11 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan pada September 2019 sebesar 3,42 persen dan meningkat jadi 4,53 persen di Maret 2020.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


CEO Boeing Dave Calhoun Bersiap Mundur, Melawan Badai Sepanjang Kepemimpinannya

5 hari lalu

CEO Boeing Dave Calhoun. Foto : Boeing
CEO Boeing Dave Calhoun Bersiap Mundur, Melawan Badai Sepanjang Kepemimpinannya

CEO Boeing Dave Calhoun memutuskan mengundurkan diri pada akhir tahun ini. Apa alasannya?


Ombudsman RI Minta Bansos Pangan Diperpanjang: Masih Banyak Warga Miskin

17 hari lalu

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Ombudsman RI Minta Bansos Pangan Diperpanjang: Masih Banyak Warga Miskin

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika berharap pemerintah memperpanjang bansos pangan karena jumlah warga miskin masih banyak.


Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19, Kejaksaan Tahan Kadis Kesehatan Sumatera Utara

19 hari lalu

Kadis Kesehatan Sumatera Utara Alwi Mujahit dan rekanannya, Robby Messa Nura menjadi tersangka korupsi penyelewengan dan mark-up pengadaan APD Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut Tahun Anggaran 2020. Foto: Istimewa
Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19, Kejaksaan Tahan Kadis Kesehatan Sumatera Utara

Kedua tersangka bisa dijerat dengan hukuman mati karena dugaan korupsi pengadaan barang saat situasi bencana pandemi Covid-19.


Mengenang Perjuangan Tenaga Medis Saat Pagebluk Pandemi Covid-19

20 hari lalu

Tenaga medis dengan alat dan pakaian pelindung bersiap memindahkan pasien positif COVID-19 dari ruang ICU menuju ruang operasi di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Mengenang Perjuangan Tenaga Medis Saat Pagebluk Pandemi Covid-19

Setidaknya ada 731 tenaga medis meninggal saat bertugas pandemi Covid-19, sekitar 4 tahun lalu.


4 Tahun Pandemi Covid-19, TPU di Jakarta sempat Kehabisan Tempat Penguburan Korban Virus Corona

20 hari lalu

Petugas pemakaman beristirahat usai memakamkan sejumlah jenazah dengan protokol COVID-19 di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta, Minggu, 4 Juli 2021. Jumlah kematian akibat COVID-19 per hari Minggu 4 Juli 2021 mencapai 555 kasus, yang menjadi rekor tertinggi sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan Presiden Joko Widodo pada awal Maret 2020.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
4 Tahun Pandemi Covid-19, TPU di Jakarta sempat Kehabisan Tempat Penguburan Korban Virus Corona

Di Jakarta, setidaknya ada dua TPU yang jadi tempat permakaman korban saat pandemi Covid-19, yakni TPU Tegal Alur dan Pondok Ranggon.


Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

21 hari lalu

Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS
Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

WHO tetapkan 11 Maret 2020 sebagai hari pertama pandemi global akibat wabah Covid-19. Kini, 4 tahun berlalu, masihkan patuhi protokol kesehatan?


4 Tahun Pasca Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia, Berikut Kilas Baliknya

27 hari lalu

Ilustrasi swab test atau tes usap Covid-19. REUTERS
4 Tahun Pasca Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia, Berikut Kilas Baliknya

Genap 4 tahun pasca kasus Covid-19 teridentifikasi pertama kali di Indonesia pada 2 Maret 2020 diikuti sebaran virus yang terus meluas.


Pengukuhan Erlina Burhan sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, Penjaga Gawang Saat Pandemi Covid-19

42 hari lalu

Guru Besar Bidang Ilmu Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Universitas Indonesia (UI) Prof Dr dr Erlina Burhan saat ditemui usai dikukuhkan sebagai Guru Besar di UI Salemba Jakarta, Sabtu, 17 Februari 2024. ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari
Pengukuhan Erlina Burhan sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, Penjaga Gawang Saat Pandemi Covid-19

Universitas Indonesia (UI) mengukuhkan 3 Guru Besar dari Fakultas Kedokteran, salah satunya Prof. Erlina Burhan. Ini profilnya.


Harga Beras Naik, Paceklik Sampai April, Pengamat Minta Pemerintah Perhatikan Warga Hampir Miskin

43 hari lalu

Pekerja melakukan bongkar muat beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan mencatat bahwa kenaikan harga beras saat ini, memecahkan rekor tertinggi. Di mana, harga beras medium dijual Rp13.500 per kilogram (kg), sedangkan beras premium menyentuh Rp18.500 per kg. TEMPO/Tony Hartawan
Harga Beras Naik, Paceklik Sampai April, Pengamat Minta Pemerintah Perhatikan Warga Hampir Miskin

Harga beras naik karena pasokan gabah rendah. Paceklik diperkirakan sampai April 2024. Pengamat minta pemerintah perhatikan warga hampis miskin.


Faisal Basri: Kenaikan Anggaran Bansos Menunjukkan Kegagalan Jokowi

57 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Faisal Basri: Kenaikan Anggaran Bansos Menunjukkan Kegagalan Jokowi

Faisal menilai dana bansos yang melebihi anggaran saat pandemi Covid-19 menunjukkan semakin besarnya masyarakat yang rentan ekonominya.