TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya menyiagakan 9.346 personel gabungan untuk mengantisipasi demo buruh mogok nasional di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada 6-8 Oktober 2020.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan ribuan personel gabungan itu terdiri dari anggota Polri dan TNI. "Ribuan personel itu terdiri dari TNI 1.490, BKO 297, dan Polri 7.559," ujar Yusri saat dikonfirmasi, Senin, 5 Oktober 2020.
Yusri mengimbau buruh tidak mengadakan demo di masa pandemi Covid-19. Sebab, saat ini Jakarta sedang menerapkan PSBB yang melarang adanya kerumunan dan keramaian untuk menekan angka penularan virus Covid-19 yang saat ini masih tinggi. Berdasarkan alasan itu, Polda Metro Jaya tak memberi izin keramaian untuk saat ini.
"Kami mengimbau kepada para pendemo hari ini sampai tanggal 8 Oktober, untuk sebaiknya tidak usah datang karena sama sekali kami enggak mengeluarkan izin," kata Yusri.
Sebelumnya, puluhan pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja menyepakati untuk melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law. Kesepakatan ini diambil setelah diadakan rapat bersama di Jakarta, Minggu, 27 September 2020.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut rapat dihadiri perwakilan 32 federasi serikat pekerja. Lalu, ada juga beberapa federasi seperti SP LEM dan GEKANAS (Gerakan Kesejahteraan Nasional) yang beranggotakan 17 federasi.
Baca juga: Tolak Demonstrasi Buruh, Polda Metro Khawatirkan Jadi Klaster Covid-19
Mogok nasional ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten atau kota mulai dari Selasa, 6 Oktober - Kamis, 8 Oktober 2020. Mogok akan melibatkan pekerja di sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, hingga logistik dan perbankan.
Sejumlah organisasi pekerja itu berencana mengadakan demo buruh ke DPR pada saat mogok nasional menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
