DPRD DKI Sarankan Warga yang Isolasi Mandiri di Rumah Diberi Bantuan

Reporter

Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang menjalani isolasi mandiri, khususnya yang berada di rumah diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Penanggulangan Covid-19. “Jika direalisasikan, tak akan memerlukan banyak anggaran,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat Ferrial Sofyan dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di Gedung DPRD DKI Jakarta hari ini, Selasa, 6 Oktober 2020.

Misalnya, kata dia, setiap orang yang menjalani isolasi mandiri di rumah diberi bantuan Rp 100 ribu per hari. Ia menghitung, jika masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri 10 ribu orang, bantuannya misalnya Rp 100 ribu, maka hanya perlu bantuan Rp 1 miliar. Kalau dalam PSBB selama 14 hari 10 ribu orang itu ditanggung Pemerintah DKI, hanya memerlukan Rp 14 miliar. “Kalau dilaksanakan dua kali PSBB selama 28 hari, baru Rp 28 miliar,” ucap Ferrial.

Menurut Ferrial, pemberian bantuan itu dapat membantu menekan penyebaran Covid-19. Alasannya, jika masyarakat yang menjalani isolasi mandiri mendapat bantuan berupa pelayanan kesehatan dan pangan, potensi berkeliaran akan lebih sedikit. “Dia tidak akan menularkan. Dia akan diam di rumah.”

Ketua Bapemperda Pantas Nainggolan mengatakan bantuan sosial itu penting agar tercipta keseimbangan antara kewajiban pemerintah dan warga dalam penanggulangan Covid-19. Aturan pemberian bantuan sosial itu dirasa perlu dimasukkan ke dalam raperda sebagai payung hukum. “Perda ini di samping menuntut kewajiban-kewajiban dari masyarakat ya juga harus menunjukkan apa saja kewajiban pemerintah,” kata dia dalam rapat.

Hingga berita ini ditulis, rapat pembahasan Raperda Penanggulangan Covid-19 masih berlangsung. Raperda memuat pedoman kesehatan warga dari penularan Covid-19, peningkatan kesadaran, kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, lalu perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat yang terdampak akibat Covid-19.

Raperda itu kelak juga untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat hukum dalam menerapkan aturan, termasuk sanksi pidana bagi warga yang melanggar. Draft diserahkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria setelah dibacakan dalam rapat paripurna untuk dibahas dan disusun menjadi perda oleh anggota dewan.






Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

16 jam lalu

Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

Wagub DKI Jakarta belum pastikan pulau reklamasi Pulau G tersisa 1,7 hektare akibat abrasi dari semua 10 hektare untuk permukiman.


Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

1 hari lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Khofifah Luncurkan Program Perlindungan Sosial Senilai Rp 257 Miliar

9 hari lalu

Khofifah Luncurkan Program Perlindungan Sosial Senilai Rp 257 Miliar

Program perlindungan sosial ini guna meringankan beban dan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.


Anies Baswedan Akan Lengser, PDIP Menyoal Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Gerindra dan PAN Apresiasi

9 hari lalu

Anies Baswedan Akan Lengser, PDIP Menyoal Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Gerindra dan PAN Apresiasi

Rumah sakit yang diubah menjadi rumah sehat oleh Anies Baswedan diinilai politikus PDIP akan tenggelam seiring berakhirnya jabatan dia.


Kemensos Bakal Bagikan BLT Khusus Yatim Piatu hingga Lansia pada Desember 2022

9 hari lalu

Kemensos Bakal Bagikan BLT Khusus Yatim Piatu hingga Lansia pada Desember 2022

Bantuan ini, kata Risma, dianggarkan setelah Kemensos mendapat dana tambahan sebesar Rp400 miliar dari Kementrian Keuangan.


Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan DP Nol Rupiah Meski Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur

10 hari lalu

Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan DP Nol Rupiah Meski Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi tetap akan melanjutkan program DP Nol Rupiah setelah Anies Baswedan tak lagi jadi gubernur. Harus ada terobosan.


Proyek Triliunan Rupiah Sekadar Lewat, Jakpro akan Bagi-bagi Proyek untuk Anak Usaha

11 hari lalu

Proyek Triliunan Rupiah Sekadar Lewat, Jakpro akan Bagi-bagi Proyek untuk Anak Usaha

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto menyebut, pihaknya akan fokus mereformasi anak usaha. Menurut dia, Jakpro bakal memprioritaskan anak usaha sebagai penerima proyek agar meraup untung.


Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

11 hari lalu

Dirjen Kemendagri Bahtiar Berterima Kasih ke DPRD DKI dan DPD yang Dukung sebagai Calon Pj Gubernur

Dirjen Kemendagri Bahtiar menyampaikan terima kasih ke DPRD DKI karena mengusulkan dirinya sebagai calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

11 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Diusulkan sebagai Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi Hartono Bicara Mekanisme

11 hari lalu

Diusulkan sebagai Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi Hartono Bicara Mekanisme

Heru Budi Hartono menyerahkan soal proses penetapan Penjabat Gubernur atau Pj Gubernur DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri.