TEMPO.CO, Jakarta - Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus, mengatakan sampai saat ini polisi belum mengeluarkan izin demonstrasi mahasiswa dan buruh menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI dan Istana Negara. Yusri khawatir kerumunan massa dapat menjadi sarana penularan Covid-19 dan menjadi klaster baru.
Apa lagi, polisi baru mendapati 12 pendemo dari unsur siswa sekolah atau anak STM yang ditangkap menunjukkan hasil reaktif Covid-19 saat dilakukan rapid test, Rabu, 7 Oktober 2020. Mereka kini sudah dipaksa polisi untuk menjalani isolasi di Wisma Atlet.
Baca Juga: 12 Siswa STM yang Akan Demo Omnibus Law Reaktif Covid-19
"Bagaimana kalau kami lepas mereka semuanya? Gabungkan semuanya ke demo sekarang ini? Positif semua nanti, jadi tambah hitam lagi Jakarta ini," ujar Yusri saat dihubungi, Kamis, 8 Oktober 2020.
Yusri mengatakan polisi sampai saat ini terus memberikan imbauan kepada para pendemo untuk tak melakukan aksi. Imbauan itu disampaikan polisi di titik berkumpulnya massa yang tersebar di wilayah pinggiran Jakarta.
"Kami imbau mereka sebaiknya tidak usah turun demo. Kalau pun turun, sudah kami antisipasi persiapan pengamanan," kata Yusri.
Sebelumnya, mahasiswa dari BEM Seluruh Indonesia berencana menggelar demonstrasi di depan Istana Negara pukul 10.00 WIB. Koordinator Media BEM SI, Andi Khiyarullah mengatakan kemungkinan akan ada lebih dari 5.000 mahasiswa dari kurang lebih 300 kampus yang mengikuti aksi.
"Kami masih menunggu kedatangan dari berbagai wilayah. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi," kata Andi.
Ia mengatakan sejak Senin, 5 Oktober lalu Aliansi BEM SI telah melakukan konsolidasi nasional membahas situasi di wilayah masing-masing. Mereka juga membicarakan rencana ke depan setelah RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang.
Konsolidasi melibatkan perwakilan mahasiswa dari berbagai wilayah. Mulai dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara.
