Demo Tolak Omnibus Law di DKI Berakhir Ricuh, BEM Trisakti Bilang Begini

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjuk rasa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berdemonstrasi di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020. Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. ANTARA/Aditya Pradana Putra

    Pengunjuk rasa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja berdemonstrasi di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020. Unjuk rasa tersebut berakhir ricuh dan mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak. ANTARA/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti Dinno Ardiansyah menanggapi demo omnibus law di DKI Jakarta yang berakhir ricuh di sepanjang hari Kamis, 8 Oktober 2020. Menurutnya kerusuhan mestinya memiliki sebab dan akibat tersendiri.

    “Kami menyayangkan, cuma pasti ada sebab dan ada akibat, begitu. Opini kami karena teman-teman jenuh dan kecewa dengan hasilnya, jangankan mau aspirasi, belum sampai menyuarakan saja sudah banyak penahanan, dibenturkan dan lain-lainnya,” kata Dinno saat dihubungi Tempo, Jumat, 9 Oktober 2020.

    Dinno menyatakan penting untuk memastikan apakah pendemo yang bertindak rusuh memang benar merupakan bagian dari massa demo yang ingin menyampaikan pendapatnya di muka umum, atau merupakan kelompok lain tersendiri. “Ini perlu dipastikan dulu, apakah massa memang benar-benar massa aksi atau murni provokator,” jelas Dinno.

    Baca juga : Polres Depok Selidiki 14 Akun Media Sosial Provokatif Demo Omnibus Law

    Ia menyampaikan dugaan bahwa kericuhan adalah sebuah bentuk framing atau pembingkaian. “Mungkin ini menjadi sebuah operasi intelijen [aparat], yang tujuannya untuk framing bahwa gerakan ataupun penyampaian aspirasi secara masif dibingkai menjadi buruk,” katanya.

    Lagi ia menekankan, penting untuk memastikan apakah pelaku demonstrasi yang rusuh memang benar-benar bagian massa unjuk rasa.

    “Jangan-jangan ada oknum atau provokator yang sengaja membingkai agar gerakan menjadi tidak baik dan tidak didukung, dan tidak mendapatkan atensi yang baik dari masyarakat.”

    Terkait dengan dugaan tersebut, secara terpisah Tim Advokasi Untuk Reformasi menyampaikan hal serupa dalam rilis mereka pada Kamis kemarin. Rilis yang berjudul ‘Hentikan Brutalitas Aparat Halangi Aksi Batalkan UU Cipta Kerja di Jakarta’ tersebut menyampaikan beberapa poin, salah satunya tentang kekerasan yang dialami pendemo dan polanya.

    “Terdapat juga dugaan luar bahwa aparat TNI dan Polri menyamar sebagai peserta aksi dan memancing kerusuhan berdasarkan keterangan massa aksi,” tulis mereka. Tim tersebut terdiri dari koalisi beberapa lembaga diantaranya YLBHI, KontraS, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, dan ELSAM.

    WINTANG WARASTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Uang Djoko Tjandra untuk Gaya Hidup Jaksa Pinangki

    Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari diduga menerima uang banyak untuk mengurus fatwa bebas Djoko Tjandra