Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partisipasi Pemilih di Pilkada Depok 2020 Ditargetkan Naik 21 Persen

image-gnews
Suasana penuh warna dan meriah di TPS Kampung Karnaval Pilkada RW 03, Depok Jaya, Depok, Rabu, 27 Juni 2018. Total daftar pemilih tetap di RW03 pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat mencapai 1.605 orang.TEMPO/M Taufan Rengganis
Suasana penuh warna dan meriah di TPS Kampung Karnaval Pilkada RW 03, Depok Jaya, Depok, Rabu, 27 Juni 2018. Total daftar pemilih tetap di RW03 pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat mencapai 1.605 orang.TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Partisipasi pemilih di Pilkada Depok 2020 ditargetkan naik 21 persen menjadi 77,5 persen. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Nana Shobarna mengatakan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok 2015, partisipasi pemilih hanya 56,15 persen.

"Perlu kerja keras untuk mencapai target tersebut," kata Nana Shobarna di Depok, Kamis 15 Oktober 2020.

Ketua KPU Kota Depok itu mengatakan perlu dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan partisipasi pemilih Pilkada Depok 2020. Perangkat daerah setempat, termasuk camat dan lurah sangat diperlukan.

"Kami sebagai penyelenggara pemilu tidak mampu bekerja sendiri, butuh dukungan dari seluruh pihak untuk meningkatkan partisipasi pemilih," katanya.

Berdasarkan data KPU, partisipasi pemilih Pilkada Depok menunjukkan tren meningkat. Pada pilkada 2010, misalnya, pemilih 54,19 persen dan naik menjadi 56,15 persen pada 2015.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami masih memiliki Pekerjaan Rumah 21 persen untuk mencapai target tersebut," katanya.

Baca juga: Pilkada Depok 2020, Pemilih di Tiap TPS Maksimal 500 Orang

Untuk mencapai target 21 persen itu, KPU Kota Depok akan mengadakan sosialisasi secara online lewar media sosial. "Karena di masa pandemi Covid-19 lebih optimal dengan online," ujarnya.

KPU Kota Depok menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Depok 2020 sebanyak 1.229.362 pemilih. Jumlah tempat pemungutan suara berjumlah 4.013 TPS. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aplikasi Depok Single Window Diretas, Pelaku Tinggalkan Pesan

21 jam lalu

Tangkapan layar aplikasi DWS yang diretas, Sabtu, 13 Juli 2024.
Aplikasi Depok Single Window Diretas, Pelaku Tinggalkan Pesan

Kelompok Garuda Security X Masyarakat Indonesia meretas Aplikasi Depok Single Window (DSW) milik Pemerintah Kota Depok.


Istilah yang Populer Saat Pandemi Covid-19, mulai Anosmia, Long Covid, hingga Komorbid

1 hari lalu

Tenaga medis memeriksa tekanan oksigen kepada pasien Covid-19 di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Kramat Jati, Jakarta, 8 Juli 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Istilah yang Populer Saat Pandemi Covid-19, mulai Anosmia, Long Covid, hingga Komorbid

Apa itu Anosmia, Long Covid, dan Komorbid yang sangat akrab di telinga pada masa pandemi Covid-19?


KPU Pastikan PSU di Sumbar dan Gorontalo Dilaksanakan Besok Meski Sedang Bencana

2 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU Pastikan PSU di Sumbar dan Gorontalo Dilaksanakan Besok Meski Sedang Bencana

KPU akan melaksanakan PSU di Sumbar dan Gorontalo.


KPU Bali Ajak Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada 2024, Begini Respons Gerindra

2 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima kunjungan awak media di kantor KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu, 5 November 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Bali Ajak Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada 2024, Begini Respons Gerindra

Gerindra menyambut baik rencana KPU Bali dan merasa tidak sulit mengarahkan konstituen hingga di tingkat terbawah.


Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

2 hari lalu

Pemecatan Hasyim bermula ketika ia dilaporkan ke DKPP RI oleh LKBH-PPS FH UI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. TEMPO/Subekti
Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

Jokowi menandatangani Keppres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari. Begini bunyinya.


KPU Uji Publik Aturan Perlengkapan Pemungutan Suara di Pilkada 2024

2 hari lalu

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) bersama (dari kiri-kanan) Anggota Komisioner KPU Idham Holik, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Agus Mellaz, Betty Epsilon, dan Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno mengangkat tangan bersama usai konferensi pers terkait pemilihan petugas pelaksana Ketua KPU di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KPU Uji Publik Aturan Perlengkapan Pemungutan Suara di Pilkada 2024

KPU Pusat segera menerbitkan peraturan tentang perlengkapan pemungutan suara di Pilkada 2024. Agar KPU daerah cukup waktu mendistribusikan logistik.


Fakta-fakta Proses Pergantian Komisioner KPU Pasca Hasyim Asy'ari Dipecat

2 hari lalu

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) bersama (dari kiri-kanan) Anggota Komisioner KPU Idham Holik, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Agus Mellaz, Betty Epsilon, dan Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno mengangkat tangan bersama usai konferensi pers terkait pemilihan petugas pelaksana Ketua KPU di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Fakta-fakta Proses Pergantian Komisioner KPU Pasca Hasyim Asy'ari Dipecat

Usai Keppres tentang pemecatan Hasyim Asy'ari dari KPU diteken, DPR RI akan menentukan penggantinya diambil komisioner KPU yang tersisa.


Pj Gubernur Jabar Ancam Beri Sanksi Ini terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

2 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Pj Gubernur Jabar Ancam Beri Sanksi Ini terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

Menjelang Pilkada 2024, Bey meminta komitmen para ASN dengan tetap netral dan tidak terlibat politik praktis.


KPU Kota Bogor Ungkap Coklit Data Pemilih Pilkada 2024 Sudah 98,85 Persen

2 hari lalu

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melakukan coklit data pemilih ke rumah warga di Cisalak, Depok, Jawa Barat, Rabu, 22 Februari 2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menugaskan 5.558 petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) kepada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan mendatangi rumah warga secara door to door. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Kota Bogor Ungkap Coklit Data Pemilih Pilkada 2024 Sudah 98,85 Persen

KPU Kota Bogor menyebut progres pelaksanaan coklit itu merupakan hasil sinkronisasi pada Pilkada 2024 sebanyak 818.302 orang.


Iffah Rosita Belum Mau Komentar Soal Pencalonan Komisioner KPU Pengganti Hasyim Asy'ari

3 hari lalu

Ilustrasi KPU. TEMPO/Subekti
Iffah Rosita Belum Mau Komentar Soal Pencalonan Komisioner KPU Pengganti Hasyim Asy'ari

Calon Komisioner KPU RI pengganti Hasyim Asy'ari, Iffah Rosita belum mau berkomentar soal pencalonannya.