TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, melihat ketidakharmonisan antara Pemerintah DKI dan pusat semakin terlihat di tahun ketiga kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.
"Ketidakharmonisan itu bahkan semakin ditampilkan di tahun ketiga ini," kata Nirwono dalam diskusi daring bertema tiga tahun pemerintahan Anies Baswedan, Kamis, 15 Oktober 2020.
Baca Juga: Kata Anies Baswedan Soal Pelajar Ditangkap Saat Demo Omnibus Law
Ketidakharmonisan tersebut bisa dilihat dari sindiran Anies kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam konsep naturalisasi dan normalisasi.
Anies juga berbeda pendapat terkait penyebab banjir di Ibu Kota, dan mempersoalkan pembagian tugas antara pemerintah pusat daerah dalam proses pembangunan waduk Ciawi dan waduk Cimahi serta konservasi hutan lindung puncak dan penertiban tata ruang di sana.
"Kalau mau beda pendapat harusnya jangan ditampilkan di depan publik. Cukup di dalam rapat saja," ujarnya.
Anies Baswedan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Moeljono berbeda pendapat terkait solusi banjir di Jakarta. Menurut Basuki, banjir Jakarta bisa diatasi apabila Kali Ciliwung dinormalisasi.
Selain itu, menurut Basuki, ada kendala dalam melakukan normalisasi, yaitu bernegosiasi dengan warga yang lahannya terdampak. Karena itu Basuki meminta Anies yang melakukan negosiasi tersebut. “Ini keahlian beliau (Anies) untuk persuasif. Tanpa itu, pasti akan menghadapi kejadian berulang seperti ini,” ujarnya.
Namun Anies berbeda pendapat dengan Basuki. Menurut Anies, banjir disebabkan karena tidak adanya pengendalian air yang masuk dari selatan ke Jakarta.
