TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan DPRD DKI yang tak harmonis dianggap bakal merugikan warga. Pernyataan ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.
Menurut Adi, ketidakharmonisan ini bisa-bisa menghambat pembuatan kebijakan Anies yang harus disetujui dewan. "Pasti akan banyak kebijakan-kebijakan yang terhambat, tidak bisa dikebut, tidak bisa cepat," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 17 Oktober 2020. "Siapa yang dirugikan, ya rakyat lah."
Baca Juga: Tiga Tahun Anies Baswedan, Relawan: Wabah Covid-19 Adalah Tantangan Terberat
Dia mengutarakan lamanya kebijakan terbit akan membuat implementasi regulasi yang berkaitan dengan kepentingan publik mandek. Khususnya soal isu kesejahteraan dan kebijakan Anies yang sempat dijanjikan dalam kampanye Pilkada DKI 2017.
Sementara itu, Anies tak memiliki kekuatan yang cukup untuk menetapkan segala kebijakan tanpa persetujuan legislatif di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Meski ada saja aturan yang bisa terbit melalui peraturan gubernur atau produk hukum lainnya.
"Artinya, Anies secara politik tersandera oleh DPRD, karena dia tidak bisa main sendiri. Karena segala hal yang terkait dengan Jakarta, dia harus komunikasikan dengan DPRD yang mayoritas tidak mendukung dirinya," jelas dia.
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI menanggap tidak ada harmonisasi kelembagaan yang baik antara eksekutif dan legislatif Jakarta. Padahal, Ketua Fraksi Basri Baco menilai, kedua lembaga ini harus akur dan sejalan, sehingga rakyat terurus dengan baik. Untuk itu, Basri berujar, perlunya harmonisasi komunikasi politik Anies Baswedan dengan DPRD.
LANI DIANA | ANTARA
