TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyampaikan dua faktor yang membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi minoritas di mata DPRD. Adi menyebutnya dengan istilah double minority.
"Anies memang sebagai gubernur, tapi dia punya double minority," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 17 Oktober 2020.
Baca Juga: DPRD DKI dan Gubernur Tak Harmonis, Pengamat: Apalagi Ada PSI yang Anti Anies
Minoritas ganda ini lantas menjadi salah satu penyebab hubungan Anies dan dewan tidak harmonis. Pertama karena Anies bukan ketua partai di Jakarta. Kedua, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga tidak memiliki banyak suara pendukung di DPRD DKI.
"Dia bukan ketua partai dan bukan mayoritas di parlemen Jakarta," ucap dia.
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD DKI menanggap tidak ada harmonisasi kelembagaan yang baik antara eksekutif dan legislatif Jakarta. Padahal, Ketua Fraksi Basri Baco menilai, kedua lembaga ini harus akur dan sejalan, sehingga rakyat terurus dengan baik. Untuk itu, Basri berujar, perlunya harmonisasi komunikasi politik Anies dengan DPRD.
Menurut Adi, ada beberapa penyebab. Anies, dia melanjutkan, tidak memiliki hasrat politik yang sama dengan anggota dewan. Alhasil, segala keputusan Anies hampir pasti berbeda dengan partai oposisi. Anies hanya didukung dua partai, yakni Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Kemudian, perseteruan Pilkada DKI 2017 masih membekas dan tak kunjung selesai sampai kini. Itu mengapa, tutur Adi, banyak kebijakan Anies yang diprotes, dikomplain, bahkan dirundung DPRD DKI. "Ini adalah efek dari konflik politik yang tidak berkesudahan," tuturnya.
LANI DIANA | ANTARA
