Pengamat Perkotaan: Monas Dipolitisasi Pemerintah Pusat dan DKI

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pesta kembang api Tahun Baru. Dok Tempo/Dian Triyuli H

    Ilustrasi pesta kembang api Tahun Baru. Dok Tempo/Dian Triyuli H

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menilai kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat dijadikan sebagai arena pertarungan politik antara pemerintah pusat dan DKI. Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan pemanfaatan  tanpa berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

    Ia mencontohkan revitalisasi sisi selatan dengan membangun plaza hingga penyelenggaraan Formula E. Anies tetap ingin di Monas sementara pusat melarang sebagai kawasan cagar budaya nasional dan ring 1. “Ini menunjukkan siapa yang berkuasa atas Monas," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 17 Oktober 2020.

    Pernyataan Nirwono merespons tiga tahun kepemimpinan Anies.   dilantik pada 16 Oktober 2017 bersama wakil gubernur Sandiaga Uno. Sandiaga mundur dan digantikan Ahmad Riza Patria.

    Revitalisasi Monas terus berjalan meski banyak pohon ditebang. Namun, kata dia, pemerintah pusat justru mempersoalkan penggunaan Monas sebagai lintasan balap Formula E yang rencananya digelar tahun ini.

    Kepada publik, pemerintah pusat semula menyampaikan bahwa Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Monas menyetujui rencana itu. Pemerintah DKI juga tidak meminta persetujuan dari pusat. Padahal, Monas adalah kawasan cagar budaya.

    Kemudian muncul juga polemik Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI tidak dilibatkan untuk mengeluarkan rekomendasi. DKI baru mengantongi rekomendasi dari Tim Sidang Pemugaran (TSP) DKI. Hingga akhirnya komisi pengarah mengizinkan perhelatan Formula E di Monas yang kini tertunda karena pandemi Covid-19.

    Bentuk politisasi Monas berikutnya tampak dari pembangunan stasiun moda raya terpadu (MRT) Fase 2A. Dia menyebut, ada penebangan pohon-pohon besar di sisi barat Monas, tapi tidak terjadi perdebatan lagi.

    Pembangunan ini, kata dia, dilakukan di tengah pandemi Corona, sehingga konsentrasi masyarakat tidak mengarah ke sana. Nirwono menduga, PT MRT Jakarta juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

    Pemerintah pusat lalu menyetujui, meski harus dibangun di kawasan cagar budaya, karena memandang MRT proyek strategis nasional. Selain itu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga yang merealisasikan pembangunan MRT di Ibu Kota sewaktu menjabat gubernur DKI.

    Tidak ada yang mempersoalkan atau memperdebatkan ketika pohon-pohon bagian barat Monas yang akan menjadi bagian dari stasiun bawah tanah MRT ditebangi. "Itulah gambaran politisasi Monas," ujar Nirwono.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Badan Sering Lemas, Waspada 7 Penyakit ini

    Jangan anggap sepele badan sering lemas. Kondisi tersebut bisa jadi salah satu indikasi dari adanya gangguan atau penyakit tertentu dari yang rin