Pengakuan John Kei Soal Penyebab Perkaranya: Nus Kei Pinjam Uang Rp 1 Miliar

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • John Refra Kei atau John Kei saat digelandang polisi untuk diserahkan ke Kejati, menyusul berkas perkaranya yang sudah lengkap alias P21 pada Senin, 19 Oktober 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    John Refra Kei atau John Kei saat digelandang polisi untuk diserahkan ke Kejati, menyusul berkas perkaranya yang sudah lengkap alias P21 pada Senin, 19 Oktober 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Tersangka kasus pembunuhan dan penyerangan terhadap Nus Kei dan anak buahnya, John Kei, mengungkapkan persoalan utang menjadi awal mula perselisihan dengan pamannya itu yang membuatnya kembali masuk penjara. 

    Sambil digelandang polisi untuk diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, John Kei menyebut bahwa Nus Kei berutang uang sebesar Rp 1 miliar. 

    Baca Juga: Berkas Sudah Lengkap, Polisi Serahkan John Kei ke Kejaksaan Tinggi DKI

    "Dia datang ke (Rutan) Salemba dan dia pinjam Rp 1 miliar, dia akan ganti Rp 2 miliar dalam waktu 6 bulan," ujar John Kei di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 19 Oktober 2020. 

    Namun setelah dipinjamkan uang tersebut, John Kei mengatakan Nus Kei tak pernah membesuknya kembali di penjara. Bahkan sampai ia bebas bersyarat pada Desember 2019, sosok Nus Kei tak pernah menjenguknya. 

    "Dia tidak datang, saya kirim anak-anak dari kampung sendiri untuk tagih dia, tapi dia tetap gak datang," kata John Kei. 

    Soal aksi penyerangan terhadap rumah Nus Kei, John Kei mengatakan itu merupakan salah satu cara pihaknya menagih utang. Mengenai pembunuhan terhadap Yustus Corwing Rahakbau, John Kei mengatakan tak memerintahkan hal tersebut. 

    "Tanpa uang itu, kita tidak ada masalah. You pinjam uang, 6 bulan janji ganti. Coba belajar berkata jujur, jangan kebohongan di atas kebohongan," kata John Kei.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Abai Perbarui Data Pasien Covid-19

    Beberapa pemerintah daerah abai perbarui data pasien positif Covid-19. Padahal, keterbukaan data ini dijamin dalam hukum negara. Berikut detilnya.