Pansus Banjir DPRD DKI: Pemprov DKI Tak Punya Kemauan Kuat Atasi Banjir Jakarta

Editor

Dwi Arjanto

Sejumlah anak bermain air saat banjir melanda kawasan permukiman di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 5 Oktober 2020. Banjir tersebut terjadi akibat meluapnya Kali Krukut. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyampaikan bahwa para pakar yang diundang dalam rapat panitia khusus penanggulangan banjir (Pansus Banjir) hari ini menilai Pemerintah DKI Jakarta tidak punya kemauan kuat untuk mengatasi banjir Jakarta.

“Ya intinya rekomendasi dari tiga expert itu kurang lebih sama, bahwa intinya DKI Jakarta tidak ada willingness atau political will atau keinginan politik baik  itu secara program maupun anggaran untuk menuntaskan masalah banjir,” ujar Zita kepada wartawan usai memimpin rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, pada Senin, 19 Oktober 2020.

Dalam rapat yang juga dihadiri Kepala Dinas Sumber Daya Air Juaini itu, DPRD mendatangkan tiga orang pakar, yaitu ahli hidrologi Firdaus Ali, dan pengamat tata kota Yayat Supriatna dan Nirwono Joga untuk memberikan penjelasan terkait langkah-langkah penanggulangan banjir.

Baca juga : DPRD DKI Terima Nama Anggota Pansus Banjir, Sekwan: Ada dari PKS 

Firdaus Ali mengkritik Gubernur DKI Anies Baswedan karena menurutnya Pemprov DKI punya anggaran dan kapasitas fiskal yang besar, tetapi tidak kunjung mengambil langkah-langkah signifikan dalam penanggulangan banjir, di antaranya seperti pembebasan lahan untuk normalisasi sungai. 

“Kenapa saya salahkan DKI? Kapasitas fiskal yang dimiliki DKI itu melebihi yang dimiliki oleh termasuk Kementerian PUPR untuk Dirjen SDA sekalipun. Tapi kalau kemudian DKI tidak bergerak hanya untuk membebaskan lahan yang totalnya 40,67 hektare, saya nggak punya jawaban. Tanya ke gubernurnya,” ujar pria yang juga menjabat Staf Khusus Menteri PUPR itu.

Zita Anjani menyoroti perencanaan dan pendekatan Pemprov DKI karena dianggap tidka punya indikator keberhasilan yang jelas. Menurutnya, pemerintah DKI belum punya master plan atau rencana induk yang terintegrasi dan bisa mengukur tingkat keberhasilan untuk setiap anggaran yang dikeluarkan.

“Jadi misalnya Pemprov DKI hari ini beli pompa, beli Toa, pelebaran lahan, bikin Perda segala macam itu apa dampaknya terhadap banjir? Mengurangi atau tidak? Nah, itu nggak ada indikator keberhasilannya. Jadi selama ini belanja-belanja saja, tapi ngga bisa diukur apakah yang dibelanjakan itu berhasil atau nggak,” ujar Zita.

Selain itu, Zita mendesak agar Pemprov DKI menggunakan pendekatan kebijakan yang berdasarkan pada hasil (outcome based policy), agar setiap kebijakan yang dibuat dan anggaran yang dikeluarkan bisa membawa hasil dan dampak yang nyata.

“Jadi harus menggunakan approach yang outcome-based policy. Jadi policy-nya itu harus memiliki impact dan juga outcome. Sekarang ini hanya anggaran, spending, spending, tapi tidak ada outcome ataupun impact,” ujarnya terkait problem klasik banjir Jakarta.

ACHMAD HAMUDI ASSEGAF | DA






Tempat Parkir MRT Jakarta Dikeluhkan, DPRD DKI Minta Park and Ride di Dekat Stasiun

11 jam lalu

Tempat Parkir MRT Jakarta Dikeluhkan, DPRD DKI Minta Park and Ride di Dekat Stasiun

DPRD DKI minta MRT Jakarta mengatur gedung-gedung besar yang berada di kawasan stasiun MRT menyediakan tempat parkir.


Hasil Audit Sebut Formula E Untung Rp5,29 Miliar, BP BUMD DKI Ogah Komentar

12 jam lalu

Hasil Audit Sebut Formula E Untung Rp5,29 Miliar, BP BUMD DKI Ogah Komentar

Plt. Kepala Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani ogah komentari hasil audit Formula E 2022 yang dilakukan kantor akuntan publik


Heru Budi Minta Jamkrida Rangkul Lebih Banyak UMKM dan Koperasi, Genjot Lapangan Kerja

13 jam lalu

Heru Budi Minta Jamkrida Rangkul Lebih Banyak UMKM dan Koperasi, Genjot Lapangan Kerja

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono PT Jamkrida untuk merangkul lebih banyak pelaku UMKM dan Koperasi.


MRT Jakarta Catat Jumlah Penumpang Capai 61,2 Juta Selama 2019-2022

1 hari lalu

MRT Jakarta Catat Jumlah Penumpang Capai 61,2 Juta Selama 2019-2022

Dirut MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan jumlah pengguna atau ridership pada 24 Maret 2019 - 31 Desember 2022 sebanyak 61.292.496 orang. Rinciannya, pada 2019 dengan target 65.000 penumpang, realisasinya 86.270 penumpang. Pada 2020 dengan target 26.065 penumpang, realisasinya 27.122 penumpang.


Konser Dewa 19 Banjir Kritik, Anggota DPRD DKI Minta Fasilitas JIS Tak Berkelas Abal-abal

2 hari lalu

Konser Dewa 19 Banjir Kritik, Anggota DPRD DKI Minta Fasilitas JIS Tak Berkelas Abal-abal

Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengevaluasi fasilitas pendukung di Jakarta International Stadium (JIS). Hal ini menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat atas penyelenggaraan konser Dewa 19 di JIS pada Sabtu, 4 Februari 2023 lalu.


Cuaca Jakarta Diprediksi Hujan Siang Ini, Waspadai Juga Banjir Rob di Sejumlah Daerah

4 hari lalu

Cuaca Jakarta Diprediksi Hujan Siang Ini, Waspadai Juga Banjir Rob di Sejumlah Daerah

Pada siang hari, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi hujan ringan.


Wisma Atlet Disebut Jadi Tempat Kuntilanak, Pengamat Tata Kota: Jangan Diubah Jadi Rusun

4 hari lalu

Wisma Atlet Disebut Jadi Tempat Kuntilanak, Pengamat Tata Kota: Jangan Diubah Jadi Rusun

Pengamat tata kota Nirwono Joga menyatakan Wisma Atlet Kemayoran dibangun untuk kepentingan event olahraga internasional. Bisa untuk olimpiade.


Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

5 hari lalu

Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengusulkan agar Pemrov DKI Jakarta mengelola Wisma Atlet agar tidak jadi sarang kuntilanak.


Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

5 hari lalu

Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.


Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

5 hari lalu

Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

Heru Budi mengatakan pengelolaan Wisma Atlet jadi kewenangan Pusat. DPRD DKI minta jangan dibiarkan kosong agar tak banyak kuntilanak.