Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

UU Cipta Kerja, Fraksi Rakyat Indonesia Ajak Perlawanan Sipil Berskala Besar

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menghadirkan Mak Lampir hingga Dukun Santet dalam aksi teatrikal di demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Oktober 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menghadirkan Mak Lampir hingga Dukun Santet dalam aksi teatrikal di demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Oktober 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Fraksi Rakyat Indonesia mengajak berbagai elemen rakyat Indonesia untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja lewat Perlawanan Sipil Berskala Besar atau mereka istilahkan sebagai PSBB.

FRI mengagendakan hal tersebut untuk berlangsung pada 20 hingga 22 Oktober 2020.

“Untuk mencegah bahaya menyebarnya pandemi oligarki akibat disahkannya UU Cipta Kerja, sebuah Kitab Hukum Negara Oligarki, dengan ini rakyat Indonesia perlu memberlakukan PSBB: Perlawanan Sipil Berskala Besar,” kata FRI lewat sebuah selebaran daring pada Senin, 19 Oktober 2020.

Mereka mengajak untuk menyuarakan penolakan lewat berbagai media sosial menggunakan tagar-tagar seperti diantaranya #CabutOmnibusLaw, #KitaBelumMenang, dan #StopBrutalitas Aparat.

Selain bergerak secara daring, FRI juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk turut serta dalam aksi damai dengan cara mogok sekolah, kuliah maupun kerja. “Menyatakan protes terhadap omnibus law di jalanan, pabrik, kebun, sawah, sekolah, kampus, pasar, kantor, ruang-ruang publik, di manapun juga,” jelas mereka.

Fraksi Rakyat Indonesia tidak sendiri dalam rencananya untuk menyuarakan tuntutan cabut omnibus law pada tanggal-tanggal tersebut. Secara terpisah, elemen mahasiswa dan buruh juga menyatakan akan kembali demonstrasi pada Selasa hingga Kamis, 20 sampai 22 Oktober 2020, yaitu BEM SI dan Gerakan Buruh Jakarta (GBJ). Semuanya mengusung sikap serupa yaitu menolak omnibus law, setelah undang-undang tersebut disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga : BEM SI Demonstrasi Lagi Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Estimasi 5.000 Orang

Koordinator Wilayah BEM Jabodetabek-Banten Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Bagas Maropindra sebelumnya menyatakan kecewa akan demonstrasi pihaknya yang ditemui oleh Staf Khusus Presiden Aminuddin Ma’ruf alih-alih Presiden Jokowi sendiri. Atas hal ini, pihaknya akan kembali beraksi pada Selasa, 20 Oktober 2020. “Aksi ini merupakan aksi damai dan lepas dari semua tindakan anarkis sebagai perwujudan gerakan intelektual dan moral mahasiswa Indonesia,” katanya lewat rilis pers seusai berdemo pada Jumat, 16 Oktober 2020.

Sementara itu Koordinator aksi Gerakan Buruh Jakarta Supardi mereka akan berunjuk rasa pada 20 hingga 22 Oktober 2020 bersama dengan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK).

Mereka membawa tuntutan agar Presiden segera mengeluarkan Perppu untuk undang-undang ini. “Juga kami minta aparat kepolisian tidak melakukan tindakan represif kembali kepada pendemo,” ujarnya pada Jumat, 16 Oktober 2020.

WINTANG WARASTRI | DA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

7 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

10 jam lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

7 hari lalu

Suasana di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024, Kamis, 21 Maret 2024. Pembatas di Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Gedung KPU sudah dibuka pukul 14.25 WIB. TEMPO/Defara
Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.


Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

7 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

8 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

Refly Harun mendesak massa untuk menolak hasil Pemilu 2024.


16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

8 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

Menurut Humas Polres Metro Jakarta Pusat, aksi demonstrasi di DPR semalam berujung anarkis.


Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

8 hari lalu

Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

Sejak awal Maret 2024, Gedung DPR beberapa kali menjadi tempat unjuk rasa terkait politik dinasti, pemakzulan Jokowi, Pemilu 2024. Ini rangkaiannya.


Menjelang Penetapan Hasil Pemilu oleh KPU, Begini Suasana di Depan Gedung DPR

8 hari lalu

Suasana sepi di depan Gedung DPR/MPR  hingga pukul 14.15 WIB Rabu 20 Maret 2024. Rombongan pengunjuk rasa yang dikabarkan akan kembali melakukan aksinya belum yang terlihat. TEMPO/Defara Dhanya
Menjelang Penetapan Hasil Pemilu oleh KPU, Begini Suasana di Depan Gedung DPR

Aksi demontrasi tolak pemilu curang di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah berlangsung sejak Senin lalu. Namun hari ini belum terlihat


Menjelang Penetapan Hasil Pemilu 2024, Jalan di Depan Kantor KPU Ditutup

8 hari lalu

Penutupan jalan di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 pada hari ini, Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Menjelang Penetapan Hasil Pemilu 2024, Jalan di Depan Kantor KPU Ditutup

Menjelang penetapan hasil Pemilu hari ini, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat yang berada di depan Kantor KPU, ditutup.


Serba-serbi Jelang Penetapan Hasil Pemilu KPU: Demo di DPR hingga KPU Papua Sewa Pesawat

8 hari lalu

Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Serba-serbi Jelang Penetapan Hasil Pemilu KPU: Demo di DPR hingga KPU Papua Sewa Pesawat

KPU RI akan menetapkan hasil pemilu hari ini. Berikut serba-serbi menjelang penetapan tersebut, mulai dari demontrasi hingga KPU Papua sewa pesawat.