Pelanggaran PSBB Transisi, Satpol PP Jakpus Kumpulkan Denda Masker Rp 2,8 Juta

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga yang melanggar aturan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengenakan rompi bertuliskan

    Warga yang melanggar aturan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengenakan rompi bertuliskan "Pelanggar PSBB" saat terjaring Operasi Tertib Masker di kawasan Kota Tua, Jakarta, Minggu (27/9/2020). Berdasarkan data Litbang Satpol PP DKI Jakarta sejak Senin (14/9) tercatat sebanyak 19.361 warga menerima sanksi sosial dan 1.449 warga membayar denda dengan total Rp229.575.000 karena melanggar aturan PSBB tidak mengenakan masker. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

    TEMPO.CO, Jakarta - Sepekan PSBB Transisi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Pusat mengumpulkan denda pelanggaran masker hingga Rp 2,8 juta. 

    Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Bernard Tambunan menyatakan 2.092 pelanggar PSBB terjaring razia  masker mulai 12-18 Oktober 2020. "Denda Rp 2,8 juta itu kita dapatkan dari 17 orang. Nah untuk sisanya memang dominan sanksi kerja sosial," kata Bernard Tambunan di Jakarta, Selasa 20 Oktober 2020.

    Menurut Bernard, penindakan pelanggaran masker sedikit berkurang karena marak demo di Jakarta Pusat.

    Namun dia menilai kesadaran masyarakat menjalankan protokol kesehatan 3M semakin membaik. "Cuma memang perlu diawasi terus agar semakin disiplin dan tidak lupa," ujar Bernard.

    Untuk pelanggaran PSBB yang lain, seperti pembatasan kapasitas di tempat makan dan restoran, umumnya sudah sesuai peraturan yang berlaku. "Restoran dan tempat makan di Jakarta Pusat sudah baik, kita belum temukan pelanggaran selama PSBB transisi ini," kata Bernard.

    Baca juga: DKI Terima 6.686 Laporan Pelanggaran PSBB, Terbanyak pada 18 September

    Kepala Satpol PP Jakpus itu mengingatkan seluruh masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan lewat 3M yaitu #PakaiMasker, #JagaJarak dan #CuciTanganPakaiSabun.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.